.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti mafia-mafia yang mengambil keuntungan dari subsidi listrik. Dia menjelaskan bahwa dilakukan pemetaan agar subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kenapa kita lakukan mapping ini? supaya ke depan bisa menggambarkan secara riil mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu disubsidi," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).
Dia menekankan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan defisit APBN sangat besar. Oleh karena itu anggaran yang digelontorkan untuk subsidi harus lebih efisien dan tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari KPK, DPR selalu menekankan bagaimana (subsidi) bisa masuk langsung ke rakyatnya. Kami, PLN mendukung yang bisa subsidi langsung tanpa melibatkan BUMN, saya rasa kami di BUMN malah sangat mendukung itu, dan tentu harus dipastikan memang bahwa masyarakat kaya, masyarakat mampu ya tidak perlu disubsidi, yang perlu disubsidi ya memang yang perlu disubsidi," jelasnya.
Digitalisasi, lanjut Erick dapat membuka wilayah abu-abu dalam konteks penyaluran subsidi. Sebab, menurutnya selama ini hal itu kerap dimanfaatkan oleh mafia.
"Memang tujuannya ke sana dan karena itu dengan tadi digitalisasi akan membuka gray area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak, mafia-mafia yang lihat ini justru menjadi opportunity atau kesempatan untuk bagaimana menjadi istilahnya pengambilan keuntungan sepihak," tambahnya.
Erick Thohir pun sedang melakukan transformasi di PLN dengan pembentukan subholding. Subholding yang akan dibentuk terdiri dari subholding pembangkit listrik yang nantinya mengkonsolidasikan semua pembangkit listrik milik PLN dan segala infrastruktur turunannya. Lalu nanti ada subholding yang fokus bisnisnya di luar kelistrikan namun dengan memanfaatkan aset-aset milik PLN, misalnya saja fiber optic untuk bisnis mobile.
Sementara itu PT PLN (Persero) berlaku sebagai holding yang fokus pada jaringan transmisi, pelayanan dan pemasaran.
