.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengkaji ulang rencana pembubaran salah satu anak usaha PT PLN (Persero), yakni PLN Batubara.
Andre menilai, PLN Batubara telah banyak berkontribusi membantu kinerja PLN dalam menyediakan kebutuhan listrik di Tanah Air sehingga rencana pembubarannya patut dikaji ulang.
"Dalam rapat kerja Komisi VI DPR tadi dengan Menteri BUMN saya menyampaikan kepada Menteri BUMN agar mengkaji kembali rencana pembubaran PLN BB yang sempat disampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena kita tahu PLN BB itu hanya memasok sekitar 20% kebutuhan PLN. Dan 80% lagi dipasok melalui pintu PLN Pusat, Indonesia Power, PLN Jawa-Bali, Tanjung Jati, Independent Power Plant," kata Andre dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Tok! PLN Batubara Bakal Dibubarkan Tahun Ini |
Andre menjelaskan, selama ini PLN Batubara telah melayani penambang kecil dan pemilik Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) serta melayani Isolated Power Plant seperti PLTU Holtekamp di Papua. "Sehingga PLN BB ini banyak membantu kinerja PLN. Untuk itu ini perlu dikaji kembali kebijakan rencana pemerintah untuk membubarkan PLN BB," imbuhnya.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini pun meminta semua pemangku kepentingan melihat secara jernih persoalan krisis kelangkaan pasokan batu bara ke PLN murni karena tingginya harga komoditas tersebut di pasar dunia, sehingga PLN kesulitan memenuhi kebutuhannya.
"Jangan sampai karena terjadi krisis batu bara kemarin dicari kambing hitam bahwa PLN BB seakan-akan disalahkan. Padahal kita semua tahu bahwa PLN sulit mendapatkan batubara karena harga pasar dunia memang sedang gila-gilaan. Sehingga pemilik tambang tidak tertarik menjual ke PLN. Jadi itu yang menyebabkan dan bukan karena kinerja PLN BB. Untuk itu dalam rapat tadi kita meminta pak menteri BUMN mengkaji ulang dan melakukan kajian untuk menentukan nasib PLN BB," terangnya.
Untuk menuntaskan persoalan ini, Andre pun mendorong Panitia Kerja BUMN Energi Komisi VI segera mengundang Dirut PT PLN untuk membahas nasib salah satu anak perusahaannya tersebut.
"Kami mendorong Panja BUMN Energi segera memanggil PLN untuk rapat, salah satunya membahas nasib PLN BB," kata Andre.
(mpr/ara)
