Harta Karun Migas di Perbatasan Harus Siap Dipakai Buat Pertahanan RI

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 22 Feb 2022 13:11 WIB
Melihat Aktivitas PLTP Dieng 

Pekerja melakukan pengecekan instalasi di Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 1, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (24/07/2017). PLTP Dieng unit 1 yang dikelola oleh PT. Geo Dipa Energi yang merupakan anak perusahaan PLN ini dapat menghasilkan 60 megawatt listrik yang terhubung ke jaringan Jawa-Madura-Bali. Grandyos Zafna/detikcom

foto 1-18 :
-. Pekerja melakukan pengecekan di Coolong Tower PLTP Dieng Unit 1. 

foto 19-31 :
-. Pekerja melakukan pengecekan di Area sumur PLTP Dieng unit 1.

-. Total potensial energi panas di sekitar dieng diperkirakan sebesar 400 megawatt.

-. PLTP unit Dieng memiliki 7 sumur yang digunakan eksplorasi saat ini.

-. PLTP unit Dieng juga memiliki 5 sumur yang berpotensi untuk di eksplorasi.
Ilustrasi Harta Karun Energi (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pentingnya keberadaan sumber daya alam di perbatasan, termasuk minyak dan gas bumi (migas). Keberadaannya harus dapat sewaktu-waktu difungsikan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan nasional.

Oleh karenanya, menurut Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Sampe L Purba diperlukan paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, terkait posisi geostrategi wilayah perbatasan Aceh di ujung Selat Malaka sebagai gerbang kawasan Asia Pacific menuju wilayah Lautan Hindia.

Kedua, mengenai potensi sumber daya alam migas di wilayah terpencil di lepas pantai dikaitkan dengan fasilitas pendukung yang telah tersedia di darat.

"Serta yang terakhir adalah pilihan kebijakan publik untuk menjembatani sudut pandang kepentingan investor yang konkrit dan mikro dan kepentingan pemerintah yang berdimensi lebih luas dan makro dalam perspektif pertahanan negara di wilayah perbatasan," ujarnya.

Hal itu dia tuangkan dalam disertasi berjudul "Kebijakan Pengelolaan Migas dalam Perspektif Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan Laut Andaman, Aceh". Sampe dinyatakan lulus dalam Sidang Promosi Terbuka baru-baru ini sebagai Doktor ke-15 dari Universitas Pertahanan RI.

Metode yang digunakan dalam disertasi tersebut adalah campuran kuasi kualitatif antara penggunaan parameter-parameter kuantitatif sumber daya di lapangan seperti Volumetrik dengan Montecarlo analysis, Minimum Economic Field Size, Expected Monetary Value, Decision Tree Analysis dan Internal Rate of Return (IRR).

Secara transformatif konkuren penelitian tersebut dipadukan dengan preferensi pilihan kebijakan berdasarkan metode modified Analytic Hierarchy Process (AHP) yang menguji kriteria utama aspek pertahanan keamanan versus non pertahanan keamanan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terhadap alternatif kebijakan Sumber Daya Manusia, Model Kontrak Migas, Infrastruktur dan Regulasi.

Hasil penelitian Sampe menunjukkan, dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan dalam perspektif pertahanan negara, pada kriteria utama, aspek Pertahanan Keamanan menduduki skor yang tertinggi, yaitu 24,40%, dibandingkan dengan elemen non pertahanan.

Faktor non pertahanan tertinggi adalah ekonomi 22,74%. Sementara dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87%, disusul regulasi pada skor 28,56%.

Narasumber pendalaman disertasinya ada tiga kategori, yang pertama mencakup aspek teknis, geostrategi dan policy migas. Yang kedua menyangkut dimensi pertahanan. Kemudian yang ketiga menyangkut politik, keamanan, kebijakan publik dan korporasi. Mereka adalah para level pimpinan, Guru Besar, Militer (Perwira Tinggi Pemegang Kebijakan di Pusat, Operasional dan Komando), serta Pimpinan Perusahaan yang berwenang, berkompeten serta ahli di bidang masing-masing.

(toy/dna)