JK Curhat Bangun PLTA Poso, Jokowi Bilang Izin Dipercepat

ADVERTISEMENT

JK Curhat Bangun PLTA Poso, Jokowi Bilang Izin Dipercepat

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Jumat, 25 Feb 2022 13:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat,  Selasa (23/4/2019). Presiden menekankan untuk meningkatkan belanja modal dan mengurangi belanja barang, meminta kementerian memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegur lambatnya proses perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLN. Hal ini sebagai respons Jokowi usai Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) yang juga inisiator pembangunan PLTA Poso oleh PT. POSO Energy naungan Kalla Group mengeluh butuh waktu lima tahun mengurus perizinan PLTA.

"Saya ingin tekankan agar birokrasi utamanya betul-betul Pak Dirut (PLN) diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi," jelas Jokowi, saat acara peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Poso, Sulawesi Tengah, yang disiarkan secara virtual dalam channel YouTube Setpres, Jumat (25/02/2022).

Menurut Jokowi, perizinan hingga lima tahun itu terlalu lama."Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari lima tahun kecapean mengurus izin, belum bekerja di lapangan," katanya.

Ia bersyukur, JK dan seluruh manajemen Kalla Grup tahan banting. Tetap bisa menjalankan proyek PLTA.

"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun mengurus tidak rampung-rampung, ciut baru ngurus izinnya. Belum nanti dapat pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," paparnya.

Pada acara itu, sebelum Jokowi berbicara, JK curhat mengenai lamanya birokrasi ketika ia mengurus perizinan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW.

"Baru negosiasi butuh lima tahun, lalu (proses) mengerjakannya tujuh tahun, jadi 12 tahun," jelas JK.

JK mengatakan jika perizinan bisa diperpendek menjadi setahun itu akan ideal, karena sebetulnya banyak pengusaha yang mau terjun di PLTA tapi terkendala birokrasi.

"Begitu banyak yang mau bangun, terutama PLTA tapi tidak bisa maju karena soal birokrasi, bukan teknisnya," ungkap JK.



Simak Video "Gelontorkan Rp 1.036 Triliun untuk Papua, Jokowi: Tolong Diawasi!"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT