Bamsoet Minta Pemerintah Ubah Skema Subsidi Energi, Ini Alasannya

Yudistira Perdana Imandiar - detikFinance
Selasa, 19 Apr 2022 17:42 WIB
Bamsoet dan Ahok
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama terkait perubahan skema pemberian subsidi energi. Subsidi yang saat ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diusulkan diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu.

Hal itu disampaikan Bamsoet usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam agenda tersebut Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Komisaris Pertamina sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, dan SVP PIECC Sigit.

Bamsoet mengulas harga jual BBM seperti Pertamax dan juga Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama ini jauh di bawah harga keekonomian. Saat ini di pasaran harga minyak RON 92 berada di kisaran Rp 16 ribuan, sedangkan Pertamina menjual Pertamax dengan harga di kisaran Rp 12.500 - Rp 13.000. Untuk Pertalite, pemerintah mensubsidi sekitar Rp 4.500 per liter oleh pemerintah, sedangkan subsidi solar mencapai Rp 7.800 per liter.

"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh US$ 119/barel, jauh berada di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran US$ 65/barel. Kementerian ESDM melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp 320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG," jelas Bamsoet.

"Penikmat subsidi tersebut, tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masifnya jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang, akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Sebab, lanjutnya, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi, tetapi 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.

"BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit. Terdiri dari 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digital dengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC). Fasilitas tersebut menyajikan big data secara real time terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM.

"Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisir terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global energy champion. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga," ujar Bamsoet.



Simak Video "Polda DIY Bongkar Penimbunan BBM di Dalam Mobil"
[Gambas:Video 20detik]
(fhs/hns)