.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah bakal menyetop ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan. Aturan mengenai hal ini akan dibuat dalam waktu dekat.
Bahlil mengatakan Indonesia mendahulukan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Oleh karena itu, untuk saat ini tidak ada rencana ekspor listrik.
"Indonesia konsisten menyetop ekspor listrik ke negara lain yang untuk energi baru terbarukan. Kenapa disetop, karena harus memenuhi dulu kepentingan dalam negeri. Pakai teori keluarga. Penuhi dulu kebutuhan anak kita dulu. Kalau anak kita masih butuh jangan ke luar dulu," ujar Bahlil di sela WEF di Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil mengatakan, hal itu dilakukan untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan yang pada 2025 mencapai 25%. Selain itu juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadi negara industri berbasis energi baru terbarukan.
"Saya diskusi dengan investor. Saya katakan Indonesia ke depan akan menjadi negara industrialis yang berbasis energi terbarukan," kata Bahlil.
Meski begitu, Bahlil mendorong investor untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Dia berharap sikap pemerintah menyetop ekspor itu tak menyurutkan minat investor berinvestasi di Indonesia.
"Tapi penyetopan ekspor ini bukan menyetop investasi untuk bangun energi baru terbarukan karena di 2025 23-25% energi baru terbarukan harus terjadi, Bahkan di 2050-2060 zero emission, Jadi monggo bagi investor mau investasi monggo," katanya.
Lantas, kapan kebijakan tersebut dimulai?
"Kami sebentar lagi akan membuat aturannya. Selama ini izin lokasi saja, belum ada izin ekspor listrik," tutupnya.
