.webp)
PLN juga telah menghadirkan aplikasi PLN Mobile yang mengonsolidasikan seluruh proses bisnis layanan pelanggan. Sepanjang 2021, terdapat penambahan 14,5 juta pengguna aplikasi PLN Mobile, dari sebelumnya 1,7 juta pengguna pada tahun 2020 menjadi 16,3 juta pengguna pada akhir tahun 2021.
Bahkan hingga April 2022, jumlah pengguna aplikasi tersebut telah mencapai 22 juta pengguna. Aplikasi tersebut pun kini memiliki rating 4,8 dari skala 5. Hal ini menjadi bukti keberhasilan aplikasi PLN Mobile sebagai bagian dari transformasi layanan PLN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah tersebut juga diikuti dengan pengendalian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik melalui efisiensi biaya operasi, manajemen pinjaman yang proaktif, konsolidasi proses bisnis dan perbaikan layanan pelanggan, serta digitalisasi proses bisnis dimulai dari hulu ke hilir antara lain digitalisasi pembangkit, transmisi dan distribusi serta pengadaan berbasis digital.
"Dengan langkah-langkah tersebut, BPP listrik berhasil diturunkan sebesar Rp15/kWh, dari Rp1.348/kWh pada tahun 2020 menjadi Rp1.333/kWh pada tahun 2021," jelas Darmawan.
Darmawan menegaskan, seluruh upaya di sisi operasi tidak akan berhasil jika pengendalian di sisi keuangan tidak dilakukan.
PLN telah membangun sistem Cash War Room, Spend Control Tower dan optimalisasi manajemen investasi serta menjalankan langkah cost avoidance dan cost reduction yang terukur dan termonitor secara ketat.
PLN juga berhasil mempercepat pelunasan pinjaman sebesar Rp52,48 triliun dalam 2 tahun terakhir sehingga menurunkan outstanding pinjaman secara signifikan.
"Langkah-langkah yang kami lakukan tersebut mampu mengurangi tekanan keuangan Perseroan di 2021 sehingga beban keuangan turun Rp 7,04 triliun atau 25,7% dibandingkan tahun 2020," terang dia.
Berkat transformasi yang dijalankan tersebut, PLN membukukan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) tahun 2021 Rp 89,17 triliun naik 2,9% dari EBITDA tahun 2020 Rp 86,69 triliun.
"Di tahun 2022 ini, PLN akan mengalami tantangan lebih terutama terkait naiknya harga bahan bakar, biaya bunga dan volatilitas kurs serta kondisi over supply. Dalam 2 tahun terakhir PLN telah berhasil mengupayakan rescheduling masuknya IPP yang semula di tahun 2021 menjadi tahun 2022. Tentu saja hal ini menimbulkan tekanan arus kas pembayaran IPP akibat adanya Take Or Pay (TOP)," ujarnya.
(kil/hns)
