Indonesia punya cadangan panas bumi yang melimpah, namun masih banyak yang belum termanfaatkan. Maka itu, peran BUMN diperlukan sebagai motor penggerak pengembangan panas bumi tersebut.
Indonesia saat ini memiliki cadangan panas bumi sebesar 23,7 GW. Berdasarkan data ThinkGeoEnergy 2022, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di seluruh dunia mencapai 15.854 MW. Indonesia dengan kapasitas pembangkit sebesar 2.276 MW merupakan negara dengan kapasitas pembangkit terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS) sebesar 3.722 MW.
Indonesia sudah melampaui Filipina yang tercatat memiliki kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.918 MW.
"Tentu keberadaan BUMN sangat kita harapkan bisa akselerasi lebih cepat pengembangan panas bumi ke depan," kata Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris dalam keterangannya, Kamis (2/6/2022).
Saat ini ada tiga BUMN yang mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi, yaitu PT PLN (Persero) melalui PLN Gas dan Geothermal, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan PT Geo Dipa Energi. Harris menilai PGE menjadi BUMN yang berperan paling besar dalam pengembangan panas bumi.
"Peran PGE bisa sangat krusial guna mendukung pencapaian target pemerintah," ujarnya.
PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi Utara. Di wilayah tersebut telah terbangkitkan listrik panas bumi sebesar 1877 MW, yang terdiri atas 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation) oleh PGE dan 1205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sebesar sekitar 82% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi emission avoidance CO2 sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.
"Ke depan panas bumi memang menjadi salah satu faktor kunci penting dalam pencapaian net zero emission, tentu BUMN kita harapkan bisa mengambil peran besar di sana yang juga bisa menentukan target-target global," jelas Harris.
Abadi Poernomo, Senior Advisor Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), menambahkan BUMN menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi. Namun, regulasi tetap menjadi faktor penentu. Misalnya saja dengan beberapa masalah klasik yang sering membentur panas bumi, terutama soal tarif harga listrik yang dijual dari pengembang.
Hingga saat ini panas bumi dinilai masih kalah dengan PLTU batu bara karena masalah tarif atau harga listrik yang ditawarkan pembangkit batu bara lebih murah daripada panas bumi.
"Panas bumi tidak bisa compete dengan PLTU (saat harga batu bara di bawah US$ 100 per ton). Pemerintah/PLN menghendaki tarif=BPP (biaya pokok produksi), di situ keekonomian panas bumi tidak masuk," jelas Abadi.
(acd/ara)
