.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat subsidi dari pemerintah tapi tidak melakukan efisiensi. Menurutnya, subsidi tanpa dibarengi penghematan maka jadi percuma.
"Ada subsidi dari Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget?" Kata Jokowi saat membuka sidang paripurna di Istana Negara, Senin (20/6/2022).
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Pemerintah mengajukan perubahan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Belanja negara tahun ini diusulkan bertambah jadi Rp 3.106 triliun dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun.
"Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp. 3.106 triliun," kata Ketua Badan Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (19/5/2022).
Hal itu dikarenakan ada tambahan untuk belanja subsidi energi. Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp 74,9 triliun. Selain itu ada kebutuhan menambah biaya kompensasi BBM sebesar Rp 234 triliun, serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp 41 triliun.
(ang/ang)
