.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil beberapa perusahaan 'pelat merah' di Indonesia. Di sektor energi, PT Pertamina (Persero) ikut terkena semprot Jokowi.
Perusahaan minyak dan gas negara itu disebut kurang maksimal dalam melakukan efisiensi sebagai perusahaan milik negara. Padahal, seringkali perusahaan tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal sentilan Jokowi. Namun, dia tak mau bicara banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa silakan tanya ke Dirut," kata Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (21/6/2022).
Direksi Pertamina sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal sentilan yang dilemparkan Jokowi. detikcom sudah meminta tanggapan resmi dari perusahaan namun belum juga mendapatkan pernyataan resmi.
Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari ketika ditanya mengatakan pihaknya masih menyiapkan pernyataan resmi soal sentilan dari Presiden Jokowi ke Pertamina.
Sebelumnya, Jokwoi menegur BUMN yang dapat subsidi dari pemerintah tapi tidak melakukan efisiensi. Secara blak-blakan dia menyebutkan nama Pertamina dan PLN. Menurutnya, subsidi tanpa dibarengi penghematan maka jadi percuma.
"Ada subsidi dari Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget?" Kata Jokowi saat membuka sidang paripurna di Istana Negara, Senin (20/6/2022).
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini," jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah menambahkan anggaran belanja subsidi energi tahun ini. Maka dari itu, pemerintah mengajukan perubahan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Belanja negara tahun ini diusulkan bertambah jadi Rp 3.106 triliun dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun. Penambahan besar dianggarkan untuk subsidi energi.
Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp 74,9 triliun. Selain itu ada kebutuhan menambah biaya kompensasi BBM sebesar Rp 234 triliun, serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp 41 triliun.
"Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp. 3.106 triliun," kata Ketua Badan Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (19/5/2022).
Simak Video 'Jokowi Sebut Subsidi Energi RI Sangat Besar, Bisa Bangun Ibu Kota Baru':
