Sri Lanka Bangkrut Sampai Harus Wajibkan PNS WFH buat Ngirit Bensin

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 23 Jun 2022 12:39 WIB
A schoolboy studies while waiting in a queue with his father to buy petrol due to fuel shortage, amid the countrys economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, June 16, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Foto: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Jakarta -

Sri Lanka bangkrut dan ekonominya benar-benar dalam kondisi buruk. Pegawai Negeri Sipil (PNS) negara itu pun diperintahkan agar bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama dua minggu sejak Senin (20/6).

Keputusan itu diambil untuk menghemat cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang langka. Negara itu pun sedang bergulat menghadapi gejolak keuangan terburuk dalam tujuh dekade.

Sri Lanka berebut mencari devisa untuk membayar impor bahan bakar yang sangat dibutuhkan. Stok bensin dan solar yang ada diproyeksikan akan habis dalam hitungan hari.

Kombinasi salah urus pemerintah dan pandemi COVID-19 telah mendorong negara berpenduduk 22 juta orang itu terjerembab dalam krisis ekonomi terdalam sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

"Mempertimbangkan pembatasan pasokan bahan bakar yang ketat, sistem transportasi umum yang lemah dan kesulitan menggunakan kendaraan pribadi, surat edaran ini memungkinkan staf minimal untuk melapor bekerja (WFH) mulai Senin," kata Kementerian Administrasi Publik dan Dalam Negeri dikutip dari Reuters, Kamis (23/6/2022).

Meski begitu, sekitar satu juta pegawai pemerintahan yang menyediakan layanan penting seperti perawatan kesehatan akan tetap bekerja seperti biasa.

Sebelumnya, pemerintah Sri Lanka menerapkan empat hari kerja seminggu (Jumat libur) bagi pekerja sektor publik. Hal ini untuk mengatasi kekurangan BBM yang kronis dan mendorong mereka menanam buah serta sayuran sendiri.

Antrean kendaraan yang meliuk-liuk membentang beberapa kilometer di banyak SPBU di Sri Lanka. Hal itu membuat banyak orang harus menunggu lebih dari 10 jam.

Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket dana talangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menguraikan rencana mengumpulkan US$ 47 juta untuk memberikan bantuan kepada 1,7 juta warga Sri Lanka yang paling parah terkena krisis selama empat bulan ke depan.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dalam sebuah pernyataan mengatakan sebanyak 5 juta warga Sri Lanka dapat terkena dampak langsung dari kekurangan pangan dalam beberapa bulan mendatang.

Simak juga Video: Pengunjuk Rasa Dobrak Pembatas di Kediaman Rajapaksa

[Gambas:Video 20detik]



(aid/dna)