ADVERTISEMENT

Harga Minyak Dunia 'Selangit', Gimana Caranya Biar Subsidi Nggak Jebol?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 28 Jun 2022 13:30 WIB
ilustrasi bbm spbu pertamina
Ilustrasti BBM. Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom
Jakarta -

Pemerintah masih mempertahankan BBM jenis solar dan Pertalite serta LPG 3 kg. Padahal, harga minyak dunia telah melesat tembus US$ 110 per barel.

Hal itu memberikan konsekuensi terhadap subsidi energi yang menembus Rp 500 triliun. Maka itu, pemerintah diminta agar subsidi lebih tepat sasaran.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, subsidi BBM dan LPG 3kg memiliki dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga khususnya kelompok 40% pengeluaran terbawah. Selama ini penduduk miskin dan rentan memanfaatkan subsidi BBM dan LPG sehingga ada dana yang bisa digunakan untuk belanja kebutuhan lain.

"Kalau ada sisa belanja karena BBM-nya disubsidi, orang miskin bisa beli keperluan sekolah anak, misalnya. Ini sangat membantu menjaga daya beli terlebih saat ini ancaman dari kenaikan harga pangan terjadi," ujar Bhima, Selasa (28/6/2022).

Bhima menyebutkan langkah pemerintah mengalokasikan dana Rp 500 triliun untuk subsidi energi dan dana kompensasi jelas tidak percuma. Menurutnya, hal itu sangat membantu percepatan pemulihan konsumsi rumah tangga dan jaga stabilitas inflasi.

"Bayangkan kalau harga Pertalite naik menjadi harga keekonomian di Rp14.000 per liter yang pusing bukan hanya pemilik kendaraan bermotor tapi guncangan inflasi bisa melemahkan kurs rupiah dan membuat aliran modal keluar. Indonesia bisa terjun ke resesi ekonomi," jelas Bhima.

Namun, lanjut Bhima, pendistribusian subsidi ini tidak boleh lagi serampangan. Perbaikan data demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

Bhima menyatakan subsidi bisa lebih tepat sasaran kuncinya ada pada integrasi data kependudukan dengan data kendaraan. Kriteria penduduk yang rentan dan miskin sudah ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun itu belum sinkron dengan data kendaraan bermotor. "Akhirnya sinkronisasi data ini yang sulit," katanya.

Menurut Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, secara konsep subsidi seharusnya untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat. Namun untuk subsidi BBM, tidak sepenuhnya tepat. "Mengingat ada filosofi yang kurang tepat karena yang dapat subsidi justru yang mampu atau pemilik mobil," katanya.

Komaidi menyebutkan subsidi telah menggerakkan ekonomi nasional, meskipun tidak sepenuhnya. Subsidi menjadi katalis ekonomi, terutama subsidi untuk angkutan umum dan barang.

"Kalau dari sejumlah kajian (dampaknya) positif meskipun ada temuan bahwa dampaknya masih bisa dimaksimalkan," katanya.

Mekanisme yang dipilih dalam pemberian subsidi, lanjut Komaidi, seharusnya menggunakan subsidi langsung sehingga bisa tepat sasaran."Saya melihat kuncinya justru ada pada kesiapan pemerintah," katanya.



Simak Video "Jokowi Bolak-balik Singgung Harga BBM, Apa yang Dicemaskan?"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT