Bank Dunia atau World Bank menyarankan pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan harga energi seperti BBM dan tarif listrik. Hal ini karena dikhawatirkan subsidi terus membengkak.
Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika saat ini pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat keputusan selalu melihat dari berbagai aspek seperti masyarakat yang mengalami tekanan ketika ada kenaikan harga. Menurut dia ada kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu.
"Sehingga kalau bicara keadilan, memang APBN seharusnya melindungi kelompok tidak mampu," jelas dia di DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/6/2022).
Pemerintah melihat kemampuan masyarakat jika harga energi dinaikkan. Selanjutnya ada strategi perekonomian yang masih membutuhkan anggaran seperti infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), pendidikan dan kesehatan.
Semuanya, menurut Sri Mulyani diseimbangkan untuk subsidi listrik, BBM, dan LPG. "Itu kemungkinan besar yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu terjadi," jelas dia.
Menurut dia, jika menggunakan subsidi barang maka yang mengonsumsi lebih banyak orang kaya dibandingkan kelompok yang tidak mampu.
Dia mengungkapkan jika mau melakukan perubahan maka harus berhati-hati menghadapi berbagai aspek tersebut. Kenaikan inflasi secara keseluruhan akan menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.
"Karena kalau harga naik terus pasti ada limit dan untuk bagaimana menciptakan keadilan masyarakat. Pemerintah akan memperhitungkan persiapan-persiapan sehingga makin memperbaiki kualitas dari kebijakannya," jelas dia.
Sebagai informasi, Sri Mulyani meminta persetujuan DPR untuk tambahan anggaran subsidi energi tahun ini menjadi Rp 520 triliun dari sebelumnya Rp 443 triliun. Tambahan ini karena pemerintah tak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meskipun harga minyak dunia naik gila-gilaan.
(kil/ara)
