Jakarta -
Bank Dunia (World Bank) menyarankan pemerintah Indonesia menyesuaikan harga energi sesuai kondisi terkini. Yang dibidik adalah harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Proyeksi Bank Dunia, jika tidak ada penyesuaian, alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) pada 2022 menjadi 1,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai itu naik signifikan dari tahun lalu yang hanya 0,7%.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab menjelaskan alokasi subsidi naik lantaran harga minyak dunia terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara pemerintah tak menaikkan tarif listrik maupun BBM yang dikonsumsi masyarakat menengah bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memperkirakan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN untuk mengkompensasi penjualan listrik dan BBM di bawah harga pasar diproyeksi naik dari 0,7% dari PDB pada 2021 menjadi 1,5% dari PDB pada 2022," kata Rab dalam webinar Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery, Rabu (22/6/2022).
Saat ini Pertamina hanya menaikkan BBM Pertamax dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500-13.000 sejak 1 April 2022. Sedangkan harga BBM Pertalite masih ditahan di level Rp 7.650 per liter, dan konsumsinya terus meningkat seiring kenaikan harga Pertamax.
Sementara tarif listrik, pemerintah baru akan menaikkan mulai 1 Juli 2022. Itu pun hanya berlaku bagi kantor pemerintahan, rumah tangga golongan R2 dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA, dan R3 dengan daya lebih dari 6.600 VA.
Sisanya, rumah tangga golongan R1 dan pelaku usaha industri masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, alokasi subsidi tetap meningkat dari pemerintah.
"Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan permintaan domestik," jelas Rab.
Di halaman berikutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat beratnya menahan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia. Langsung klik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal harga bahan bakar minyak (BBM). Jokowi menyampaikan fakta harga BBM di Indonesia masih ditahan, meski harga energi dunia naik.
Sementara di negara-negara lain harga BBM sudah naik. Jokowi pun menekankan ada 2 masalah berat yang dihadapi dunia saat ini.
Pertama urusan energi yaitu BBM, gas, listrik. Kedua, adalah masalah pangan
"Bensin coba dilihat kenaikannya sangat tinggi di negara-negara selain kita. Singapura sekarang harga BBM sudah Rp 35.000, Jerman sudah di angka Rp 31.000, Thailand Rp 20.000. Sementara kita Pertalite masih Rp 7.650, sekali lagi Rp 7.650. Pertamax Rp 12.500, yang lain sudah jauh sekali," ujar Jokowi dalam acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Selasa (24/5/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/5/2022).
Jokowi pun kembali menegaskan perbedaan harga yang jauh ini terjadi lantaran harga BBM di Indonesia masih ditahan terus. Di sisi lain subsidi energi dalam APBN terus membesar.
"Sampai kapan kita bisa menahan ini? Ini pekerjaan kita bersama-sama, sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah memiliki sense yang sama," tegas Jokowi.
Keputusan menaikkan harga BBM berada di tangan Jokowi. Jadi, kita tunggu saja tanggal mainnya!
Di halaman berikutnya, pengamat energi menyoroti pengaturan pembelian Pertalite dengan MyPertamina. Langsung klik
Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan agar subsidi lebih tepat sasaran lebih baik langsung diberikan kepada yang berhak. Sementara, BBM tersebut dijual dengan harga keekonomian.
"Harga di lapangan dijual sebagai harga keekonomian. Lalu orang-orang yang memang layak itu dikasih kompensasi atau kartu atau apa itu," katanya kepada detikcom, Rabu (29/6/2022).
Dia mengatakan, harga keekonomian yang dimaksud tidak serta merta mengikuti harga minyak dunia. Namun, dengan pendekatan dana stabilisasi.
"Sehingga ada dana yang disiapkan waktu harga murah simpan itu uang, waktu harga naik gunakan itu uang sehingga kenaikan itu tidak memberatkan konsumen," ujarnya.
Sementara, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, lebih baik pengaturan dibuat sederhana sehingga lebih mudah terimplementasi di lapangan.
"Menurut saya kalau memang dibatasi Pertalite tadi maka dibuat saja kriteria yang sederhana," katanya.
Dia mengatakan, kriteria yang sederhana itu seperti hanya kendaraan tertentu yang boleh membeli Pertalite dan solar. Di luar kendaraan tersebut maka harus membeli BBM non subsidi.
"Jadi yang boleh membeli Pertalite adalah sepeda motor dan angkutan orang, umum. Taksi pelat kuning kalau memang memungkinkan, Grab," katanya.
"Untuk solar itu saya kira harus diberikan kriteria sederhana," tambahnya.
.webp)
