Lampu Kuning Subsidi BBM, Utang Negara Sudah Tembus Rp 7.000 T!

Subsidi Sudah Menyusut

Di lain pihak, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira punya pendapat berbeda. Subsidi yang diberikan pemerintah justru tak akan banyak berpengaruh pada utang. Malah selama ini sejak tahun 2014 atau saat Presiden Joko Widodo menjabat, subsidi justru terus berkurang.

"Subsidi energi sejak 2015 ke 2021 justru berkurang signifikan dibandingkan 2014. Artinya di pemerintahan Jokowi sebenarnya pemerintah terus memangkas energi, paling ekstrim adalah pengurangan dan pembatasan jumlah kuota premium, sehingga premium di Jawa Bali sulit ditemukan," papar Bhima kepada detikcom.

Masih banyak hal yang menurut Bhima lebih berkontribusi pada pembengkakan utang daripada subsidi energi. Misalnya, belanja modal dan barang yang dilakukan untuk instansi pemerintah.

Kemudian pembiayaan bunga utang lewat surat berharga negara (SBN). Bunga utang yang dipatok di harga pasar menbuat biaya penerbitan surat utang melonjak terus. Sementara pemerintah menurutnya makin agresif untuk menerbitkan utang.

Selain itu ada juga pembiayaan infrastruktur yang jumbo dilakukan pemerintah. Sejauh ini infrastruktur memakan uang banyak namun tak banyak outputnya yang bisa dirasakan masyarakat. Maka dari itu dia menilai yang membuat subsidi bengkak bukan subsidi, apalagi subsidi energi.

"Berkaitan dengan utang, artinya bukan salahkan subsidi energi kalau membengkak ini," ungkap Bhima.

Sebaliknya, Bhima bilang justru subsidi, khususnya pada sektor energi saat ini harus terus ditambah jumlahnya. Hal ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat.

"Salah kalau mengurangi subsidi energi ketika masyarakat butuh jaga daya beli dari ancaman inflasi energi. Untuk fokus jaga daya beli subsidi mau nggak mau harus tambah," kata Bhima.