Jokowi Tanya soal Harga BBM Perlu Naik, Pertimbangkan Dulu Risiko Ini

Jokowi Tanya soal Harga BBM Perlu Naik, Pertimbangkan Dulu Risiko Ini

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 07 Jul 2022 16:05 WIB
Infografis harga asli BBM Pertalite dan Solar
Ilustrasi Harga BBM (Foto: Infografis detikcom/Zaki Alfarabi)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan pertanyaan kepada publik apakah setuju jika harga BBM subsidi dinaikkan seperti pertalite. Hal itu disampaikan, dengan membandingkan harga pertalite di negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Jerman.

Menanggapi hal itu, menurut Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad harga BBM pertalite jangan dinaikan untuk sekarang ini. Ia menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sanggung untuk membiayai subsidi BBM.

"Pemerintah sudah menyediakan anggaran subsidinya. Maka berarti kan untuk disediakan menahan untuk tidak naik. Walaupun itu hanya sementara, kita gunakan itu dulu gitu semaksimal mungkin. Jadi jangan dinaikkan untuk sementara dulu, biarlah APBN bekerja," tuturnya, kepada detikcom, Kamis (7/7/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tauhid juga mengungkap sejumlah risiko jika harga BBM subsidi dinaikan. Pertama, akan meningkatkan tingkat inflasi. "Saat ini sudah kena kenaikan inflasi menjadi 4,35% artinya sekarang dinaikan harga pertalite tentu saja inflasi akan tinggi," lanjutnya.

Kemudian, jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi negara juga disebut akan melambat. "Kalau inflasi naik, stagflasi juga tumbuh, tetapi kan pemerintah masih punya uang.," bebernya.

ADVERTISEMENT

Ia menyarankan, jika memang perlu dinaikan makanya harus bertahap. Selain itu, bisa juga dengan mengubah skema subsidi untuk BBM ini.

"Bertahap di sini, juga harus melihat kemampuan masyarakat untuk membeli, kalau naik berapa yang bisa diadopsi. Nggak bisa langsung sleg naik wah itu dampaknya ke inflasi besar sekali, dampak di inflasi. Jangan mentang-mentang negara lain lebih tinggi," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga mengatakan hal yang senada yakni belum perlu jika harga BBM subsidi dinaikan.

"Itu nggak perlu pertalite dinaikan, apapun itu BBM subsidi itu perlu dipertahankan. Sekarang ini bahwa pemerintah itu ruang fiskalnya sangat besar, sampai dengan Mei masih surplus APBN jadi penerimaan melonjak tajam. Jadi tidak alasan fiskal itu berat," ungkapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Menurutnya, jika harga BBM subsidi dinaikkan seperti pertalite diprediksi kebutuhan lainnya juga akan meningkat. Ia mencontohkan dengan kenaikan harga komoditas hingga transportasi yang juga menggunakan BBM.

"Jauh lebih besar dinaikan risikonya, itu memicu seperti transportasi masyarakat kita tahu ada taksi online yang rata-rata pakai pertalite. Itu akan naik biayanya, belum lagi pesan makan dengan ojek online, itu ojek online pastikan pakai pertalite. Ongkosnya akan naik," tutupnya.

Sebagai informasi, Jokowi sebelumnya kembali menyinggung soal kenaikan harga BBM di negara lain. Sementara Indonesia masih melakukan subsidi untuk jenis BBM pertalite. Hal ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan hari ini.

Menurut Jokowi, pertalite di negara sudah menyentuh angka Rp 31.000-an per liter untuk Singapura dan Jerman, sementara Thailand Rp 20.878 per liter. Jokowi pun bertanya apakah setuju jika harga BBM naik.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bertanya kepada undangan yang hadir. Apakah setuju jika harga BBM dinaikkan.

"Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi ya kan, kalau BBM naik ada yang setuju?," tanya Jokowi.


Hide Ads