.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) mengingatkan pentingnya dana abadi bagi setiap daerah. Apalagi, Indonesia sedang ketiban durian runtuh dari lonjakan harga minyak dan gas (migas) serta pertambangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial menyatakan kenaikan harga migas dan pertambangan berdampak langsung terhadap alokasi dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Kondisi ini mempengaruhi pendapatan daerah dari DBH, di mana daerah penghasil migas akan mendapatkan DBH yang lebih besar.
"Bagi daerah, seyogyanya penerimaan tersebut tidak lantas harus habis dibelanjakan seluruhnya. Namun dapat ditempatkan di wadah dana abadi daerah," katanya dalam dialog tematik Dana Abadi Daerah Penghasil yang diselenggarakan Kementerian ESDM, Selasa (19/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Staf Khusus Menteri Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba ESDM Irwandi Arif mengatakan, dana abadi di sektor migas dapat menjadi dasar pemikiran melawan kutukan sumber daya alam (SDA).
"Dana abadi menghindari kutukan sumber daya alam. Begitu habis, masyarakat tidak berkembang di sana, daerah tidak berkembang," ungkapnya.
Saat daerah penghasil migas dan tambang memiliki pendapatan signifikan, daerah sering tidak mengimbanginya dengan kemampuan perencanaan yang baik. Hal tersebut menyebabkan over spending, korupsi, dan lain-lain.
Ia mencontohkan Belitung yang sempat terguncang akibat timah yang dianggap habis. Menurutnya Belitung saat itu terselamatkan oleh sektor pariwisata, meskipun sekarang timah sudah ada kembali.
Contoh lainnya di daerah Cikotok, Lebak, Banten. Saat tambang emasnya sudah hampir habis, daerah tersebut tidak begitu berkembang.
"Nah ini yang harus dijadikan sebagai pelajaran, menggunakan dana dari tambang minyak itu untuk sustainable, tetapi juga dengan transparansi," tambahnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Irwandi menyebut daerah harus punya upaya dan strategi dalam penerimaan pendapatan. Hal tersebut untuk persiapan masa depan ketika SDA di daerah sudah habis.
Melalui dana abdi, stabilisasi fiskal daerah bisa tercapai. Apalagi volatilitas anggaran di sektor pertambangan sulit untuk dikontrol. Harga komoditas tersebut bergantung pada pasar internasional dan sulit diprediksi secara internal.
Anggaran DBH disarankan agar dialokasikan ke dana abadi, mengingat DBH migas dan batu bara diprediksi meningkat. Dana abadi daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
Prinsip pengelolaan dana abadi daerah yaitu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
Dana abadi daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Meskipun belum ada daerah yang mengimplementasikannya secara penuh.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menyebut dana abadi daerah diperlukan sebagai alat investasi untuk mewujudkan ketahanan energi. Dana abadi daerah juga dapat menjamin keberlangsungan pembangunan stabilisasi ekonomi dan tabungan untuk generasi mendatang. Serta, dapat melepaskan ketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan.
Menurut Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto, daerah penghasil migas umumnya memiliki kelebihan anggaran. Ia menyebut dana tersebutlah yang bisa digunakan untuk pembangunan dana abadi daerah.
"Kalau ada kelebihan anggaran atau untuk kebutuhan utamanya sudah bisa dipenuhi, kelebihan ini bisa digunakan untuk pembangunan dana abadi daerah," ungkapnya.
