ADVERTISEMENT

Ini Pentingnya Subsidi LPG Dialihkan ke Kompor Listrik

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 22 Jul 2022 12:34 WIB
Seiring dengan isu pencabutan subsidi gas LPG 3Kg, Pertamina menyiapkan tim khusus. Tim ini akan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan gas LPG 3 Kg.
Foto: Antara Foto
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.

Realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2021 mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Menurut Kemenkeu, lebih dari 90%kenaikan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kg yang disebabkan oleh kesenjangan antara harga jual eceran (HJE) dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.

Beban subsidi LPG 3 kg juga makin lebar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia hingga pertengahan tahun ini. Adapun harga keekonomian dari gas melon subsidi itu sudah terpaut Rp 15.359 per kilogram dari HJE yang ditetapkan sebesar Rp 4.250 per kilogram pada tahun ini.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah segera mengalihkan subsidi yang selama ini disuntikkan ke LPG 3 kilogram (kg) ke sektor lain yang lebih tepat sasaran, yaitu kelistrikan. YLKI mendukung subsidi LPG 3 kg ke dalam program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

"Subsidi gas LPG 3 kg banyak penyimpangannya. Menurut data Bank Dunia, sekitar 30 persen pengguna gas LPG 3 kg adalah kelompok mampu," tegas Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, Jumat (22/7/2022).

Sementara subsidi listrik yang menyasar masyarakat dengan golongan listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA, menurut Tulus, selama ini sudah sesuai dengan target pemerintah, yaitu menyasar masyarakat bawah.

Masyarakat dengan kedua golongan listrik tersebut merupakan kelompok yang memang layak menerima subsidi dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Subsidi pada listrik juga tidak bisa dialihkan karena golongan listrik tidak bisa dimanipulasi dan meteran listrik menempel pada setiap rumah ( by name by NIK pelanggan) serta tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT