.webp)
Pemerintah diminta untuk segera melakukan pengetatan subsidi BBM. Hal ini dilakukan untuk menekan pengeluarannya besar pada APBN untuk biaya subsidi yang tidak tepat sasaran.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menjelaskan sejauh ini Pertamina dan Kementerian BUMN telah mengeluarkan rencana baru pengetatan subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Namun, penggunaan MyPertamina untuk menggendalian penggunaan BBM subsidi dinilai Fahmy tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Pasalnya, agar bisa menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet. Padahal tak semua masyarakat yang menggunakan BBM memiliki gawai dan akses internet yang memadai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dipaksakan Fahmy memperkirakan akan banyak masyarakat yang sejatinya membutuhkan subsidi BBM tak bisa memiliki akses karena keterbatasan gawai dan akses internet.
"Pengendalian BBM subsidi dengan MyPertamina tidak efektif. Justru orang kaya lah yang akan mendapatkan akses BBM subsidi. Padahal target Presiden Jokowi adalah masyarakat miskin, MyPertamina tidak sesuai untuk tujuan pengendalian BBM subsidi yang tepat sasaran,"ungkap Fahmy dalam keterangannya, Minggu (24/7/2022).
Fahmy juga menyoroti rencana pengetatan BBM subsidi dengan menggunakan kreteria mobil dibawah 2.000 cc. Dia mengatakan cara ini tak efektif untuk membuat subsidi jadi lebih tepat sasaran.
Pasalnya, sudah banyak mobil-mobil keluaran baru yang bahkan dicap mobil orang kaya namun dengan spesifikasi di bawah 2.000 cc.
"Banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc dibawah 2.000 cc, sehingga subsidi BBM dengan kriteria mobil dibawah 2.000 cc tidak adil bagi masyarakat miskin dan tak tepat sasaran,"terang Fahmy.
Cara paling tepat untuk menggendalikan penggunaan BBM subsidi menurut Fahmy adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang menyebutkan kendaraan yang boleh 'minum' BBM subsidi hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang, dan mobil angkutan umum.
Fahmy juga menyinggung jangan sampai penggunaan MyPertamina dijadikan ajang untuk mendongkrak elektabilitas politik. "Anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina jangan digunakan jadi motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden," katanya.
Menurut Fahmy, Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuotanya tahun 2022 hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya 23%.
Sedangkan untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan YTD Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11%.
(hal/dna)
