ADVERTISEMENT

Izin Usaha Dicabut, 700 Pengusaha Tambang Protes ke Bahlil

Ilyas Fadilah - detikFinance
Jumat, 12 Agu 2022 17:05 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencabut 2.065 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau setara 98,4% dari target pencabutan IUP sebanyak 2.078. Dari jumlah tersebut, 700 lebih perusahaan mengajukan keberatan.

"Kami memberikan satu ruang bagi teman-teman pengusaha yang izinnya dicabut untuk melakukan keberatan. Dan dari keberatan yang masuk, (ada) sebesar 700 lebih," kata Bahlil di gedung Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jumat (12/8/2022).

Bahlil menjelaskan pihaknya sudah melakukan verifikasi tahap pertama sebanyak 200 IUP. Dari jumlah tersebut 75-80 izin akan dipulihkan kembali. Menurutnya hal ini sesuai dengan janji pemerintah yang tidak akan zalim terkait pencabutan IUP ini.

"Artinya janji saya dari awal kepada teman-teman pengusaha bahwa pemerintah tidak akan zalim," katanya menambahkan.

Sesuai janji yang pemerintah, jika dalam pencabutan ini ada kekhilafan dari pemerintah dan sudah terverifikasi maka pemerintah akan melakukan perbaikan. Namun perusahaan tak bisa minta review pencabutan dan hanya boleh mengajukan keberatan.

Kementerian Investasi mulai memulihkan 75-80 perusahaan pada hari Senin. Sementara sisa perusahaan yang mengajukan keberatan akan diproses paling lambat di minggu kedua bulan September.

Bahlil menjelaskan, jika perusahaan tidak menerima surat pemulihan artinya perusahaan itu tidak memenuhi unsur yang ditetapkan satuan tugas. Dan dari total 700 lebih yang melakukan keberatan, tidak semua akan dipulihkan. Bahlil memprediksi jumlahnya tidak akan lebih dari 40%.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej menjelaskan jika pemulihan izin bisa dilakukan lewat tahapan yang sudah ditentukan.

"Berkaitan dengan pemulihan izin melalui beberapa tahapan ketika keberatan itu masuk, lalu kemudian akan dilakukan verifikasi, dan bila perlu satgas melakukan pengecekan di lapangan dalam objektivitas faktual. Kalau memang memenuhi syarat-syarat, izin itu akan dipulihkan," ujarnya.



Simak Video "Jokowi Tunjuk-tunjuk Bahlil di Depan CEO Jepang, Ada Apa?"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT