.webp)
Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun. Jumlah itu lebih tinggi 4,4% jika dibandingkan dengan outlook tahun 2022 yang sebesar Rp 284,5 triliun.
Anggaran subsidi terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 210,6 triliun yang terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp 138,3 triliun (lebih rendah 7,4%), serta subsidi listrik Rp 72,3 triliun (lebih tinggi 21,4%). Lalu subsidi non energi sebesar Rp 86,5 triliun.
"Lebih tingginya alokasi subsidi tahun 2023 disebabkan karena peningkatan alokasi anggaran subsidi energi dan subsidi bunga kredit program terutama untuk subsidi bunga KUR," bunyi Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN, dikutip Selasa (16/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam RAPBN 2023, belanja subsidi tersebut masih dialokasikan berbasis komoditas. "Kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," tuturnya.
Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun 2023 menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1000/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 17,0 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 0,5 juta kiloliter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,0 juta metrik ton.
Sementara subsidi listrik, peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana dimaksud antara lain: (1) kenaikan fuel mix BBM; (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU; dan (3) kenaikan PPN 11%.
Sebelumnya dalam paparan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan belanja pemerintah pada 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Anggaran itu meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun.
(aid/das)
