ADVERTISEMENT

Eks Menteri ESDM Sebut Jokowi Harus Berani Geser Alokasi Subsidi BBM

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 17 Agu 2022 18:30 WIB
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said
Foto: Shafira Cendra Arini
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyatakan bahwa pemerintah menggelontorkan subsidi energi hingga Rp 502 triliun. Untuk 2023 pun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp 210,6 triliun.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said ikut berkomentar terkait hal itu. Menurutnya pemerintah sebaiknya tidak memberikan anggaran yang besar untuk subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Di mana sebelumnya, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 berencana menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 210,6 triliun. Sedangkan until subsidi BBM jenis tertentu dan LPG sendiri capai angka Rp 138,3 triliun.

Hal ini didasarkan pada para pengguna BBM sendiri yang didominasi oleh kaum menengah ke atas. Menurutnya, sebaiknya anggaran ini dialokasikan kepada kelompok yang lebih rentan.

"Dalam keadaan gap (dengan harga keekonomian) yang sudah terlalu lebar, maka menaikkan harga BBM akan memberikan dampak sosial politik," ujar Sudirman kepada detikcom dalam sebuah pertemuan di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Rabu (17/08/2022).

"Kalau tidak, pemerintah akan terus menggendong beban finansial. Dan akan mengorbankan hal-hal yang paling lemah tadi. Dengan begitu harus ada keberanian untuk menggeser alokasi," tambahnya.

Lebih lanjut, beberapa hal lebih lemah yang dimaksud mencakup persoalan pangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Sementara untuk sinyal kenaikan harga BBM subsidi baru-baru ini, Sudirman mengatakan tidak dapat memberi tanggapan dalam bentuk besaran angkanya. Namun yang ia tekankan, semakin mendekati angka keekonomian dunia maka semakin baik.

"Saya tidak akan masuk angkanya karena Pertamina punya pengetahuan lebih detil. Namun dalam keadaan kita sebagai net importir bahan bakar tersebut, maka sebaiknya kita tidak membuka celah terlalu lebar," katanya.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, ketergantungan RI kepada impor minyak cukup tinggi dan potensi RI terpengaruh dengan kondisi kestabilan ekonomi dunia juga semakin besar. Pun akibatnya beban keuangan menjadi semakin berat dan tidak stabil.

"Oleh karena itu, tidak terlalu disarankan untuk subsidi ke BBM. Semakin dekat atau menyamai semakin baik, semakin sustain. Dan maysarakat juga harus dibiasakan, kalau memang kondisi harga minyak dunia ini naik turun," tambahnya.

Meski demikian, ia mengaku pada awalnya penurunan subsidi ini tentunya akan sangat sulit bagi masyarakat RI. Apalagi, hal ini tentu akan berimbas pada berbagai sektor ekonomi lainnya dan harga-harga komoditas.

"Ya begini resikonya, ada jebakan dari politik populis. Kalau terlalu kesana memang bisa mengorbankan sustainability fiskal. Itu yang memang harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan," ujar Dirman.



Simak Video "Stafsus Erick Singgung Pola Pikir Rakyat soal Hak Menerima BBM Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT