ADVERTISEMENT

Jokowi Soal Subsidi BBM: Kalkulasi yang Detail, Bukan Populer-Tak Populer

Yudistira Imandiar - detikFinance
Kamis, 18 Agu 2022 19:15 WIB
Jokowi Ekslusif CNBC
Foto: CNBC Indonesia
Jakarta -

Subsidi BBM yang membengkak tengah menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menyatakan beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun itu sangat membebani APBN.

Pemerintah disebut harus mengkaji kembali harga BBM di tengah isu kenaikan harga Pertalite sebagai BBM subsidi. Pasalnya, banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan mengenai harga BBM mesti dikalkulasi secara detail. Pemerintah memprioritaskan kesejahteraan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Kebijakan itu yang utama harus mengutamakan rakyat. Itu yang diutamakan dengan kalkulasi yang detail. Ada angka-angkanya. Bukan karena populer dan tidak populer," ungkap Jokowi dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, dikutip detikcom Kamis (18/8/2022).

Jokowi menyampaikan pemerintah mempertimbangkan setiap kebijakan agar tidak membebani rakyat. Namun, dalam konteks subsidi BBM, kebijakan menaikan harga bakal dilakukan pemerintah jika APBN sudah tak bisa menanggung lagi.

Jokowi menggarisbawahi kebijakan yang diambil tidak akan terpengaruh dengan situasi tahun politik. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak populer demi menyelamatkan negara.

"Ingat ya meskipun tadi disampaikan tahun politik, tahun politik kan berlaku bagi yang mengikuti Pemilu. Artinya kandidat presiden, bukan buat saya. Saya nggak ikut kontestasi pemilu lagi jadi prinsipnya kepentingan rakyat dan negara itu yang diutamakan. Ya kalau risiko politik saya kira seorang pemimpin harus berani memutuskan apapun risikonya kalau itu baik untuk negara," papar Jokowi.

Jokowi pun berbicara soal skema penyaluran subsidi BBM. Menurutnya, pemerintah belum dapat memberikan subsidi secara perorangan lantaran masih ada permasalahan akurasi data. Namun, ia menekankan pemerintah terus mencari cara terbaik agar subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran.

"Ya selalu problemnya adalah di data apapun selalu di data, sehingga kalau kita mau membuat sebuah platform aplikasi untuk subsidi itu masuk ke orang masih sering Kementerian itu ragu-ragu karena keakuratan data itu masih banyak yang mempertanyakan. Kalau subsidi itu bisa masuk ke orang (perorangan) artinya bisa tepat sasaran, tidak seperti sekarang ini misalnya Pertalite mobil mobil mewah masih isi bensinnya dengan Pertalite. Harusnya kan tidak seperti itu," papar Jokowi.

Mengenai pengetatan penyaluran BBM subsidi, Jokowi mengungkapkan pemerintah masih mengkaji skema yang paling efektif. Apakah itu pemberian subsidi berdasarkan kriteria spesifikasi kendaraan atau skema lain yang dinilai lebih baik.

"Bisa masuk (pemberian subsidi berdasarkan) ke CC (mesin kendaraan) tertentu bisa masuk di antara mobil dan sepeda motor. Bisa juga kalau nanti data kita siap betul-betul hanya untuk warga yang tidak mampu. Yang angkanya subsidinya (yang didapatkan) mereka diberikan lewat PKH BLT kemudian bansos sembako. Misalnya itu yang mungkin bisa kita pakai. Ada beberapa alternatif yang belum final," beber Jokowi.

Presiden ketujuh Republik Indonesia itu juga berbicara soal ancaman krisis energi dan pangan. Menurutnya, perekonomian Indonesia masih berada di level yang aman. Hal itu tercermin dari berbagai indikator.

"Angka pertumbuhan ekonomi kita 5,44%, inflasi kita masih di angka 4,9% dan yang paling disorot itu GDP Ratio kita masih 39,6%. Coba dilihat negara-negara lain. Jepang berapa, Amerika berapa sudah di atas 100 (persen). Artinya sebetulnya asal pengelolaan pinjaman itu di-manage dikelola dengan baik saya kira nggak ada masalah. Asal pinjaman hutang itu dipakai untuk hal yang produktif. Yang memberikan retain yang baik kepada negara. Jangan dipakai untuk hal hal yang berkaitan dengan konsumsi," cetus Jokowi.

[Gambas:Video 20detik]




(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT