ADVERTISEMENT

Jokowi Bongkar Biang Kerok Inflasi RI Cuma 4,9%: Harga BBM Tidak Naik

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 18 Agu 2022 13:00 WIB
Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri. Ratas itu membahas mengenai pengadaan alutsista.
Presiden Jokowi/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini tingkat inflasi Indonesia 4,9% masih sangat rendah. Di balik tingkat inflasi yang rendah itu, menurut Jokowi ada peran subsidi yang menahan harga naik di tengah masyarakat.

Jokowi sempat membandingkan tingkat inflasi Indonesia dengan beberapa negara. Di Indonesia, inflasi memang masih rendah menurutnya, di level 4,94%. Namun, di beberapa negara inflasi sudah tembus ke level yang sangat tinggi. Negara di Eropa dan Amerika Serikat (AS) saja sudah mencapai 8-9%, bahkan Turki di level 79%.

Menurutnya, inflasi rendah itu didukung oleh ketidaknaikan harga BBM. Seperti diketahui saat ini komoditas energi, khususnya minyak bumi, mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan.

"Angka inflasi yang berada di angka 4,9% tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita," papar Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

Jokowi menilai, harga BBM dan beberapa komoditas energi lainnya tidak naik karena ada subsidi yang digelontorkan sangat besar oleh pemerintah. Jumlahnya mencapai Rp 502 triliun.

Hal ini membuat harga-harga energi tidak naik. Jokowi menyebutkan harga beberapa produk bensin, LPG 3 kg, hingga tarif listrik sebetulnya bukan merupakan harga aslinya. Namun, ada kompensasi besar di baliknya yang ditanggung pemerintah.

"Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya. Bukan harga keekonomian. Itu harga yang disubsidi pemerintah yang besarnya itu subsidinya Rp 502 triliun, yang angkanya ini gede sekali. Ini harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi," sebut Jokowi.

Selama ini, subsidi yang diberikan diambil dari APBN, jumlah sebesar itu cukup membebani kocek negara. Menurutnya, bisa saja belum tentu APBN akan tetap kuat memberikan subsidi sebesar itu.

Nah, seberapa kuat APBN menahan subsidi, menurut Jokowi, saat ini sedang dihitung ulang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tapi, apakah terus menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," pungkas Jokowi.

(hal/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT