.webp)
Sinyal pemerintah bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite kian kuat. Tanda-tanda harga Pertalite naik itu pun mulai diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para pembantunya.
Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi sempat berulang kali menyinggung beban subsidi pemerintah yang mencapai Rp 502 triliun. Subsidi itu digunakan untuk menahan harga Pertalite, Pertamax, LPG, hingga tarif listrik.
5 Kali Disinggung Jokowi
Setidaknya Jokowi sempat menyinggung permasalahan ini sebanyak 5 kali dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama pada 11 Juni 2022, Jokowi mengatakan tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi BBM dalam acara silaturahmi dengan Relawan Tim 7 di E-Convention Ancol. Meski berat, pemerintah perlu memberi subsidi karena rakyat belum pulih dari dampak pandemi.
"Tetapi memang yang berat itu APBN. APBN menjadi berat karena subsidinya sekarang untuk BBM, Pertalite, solar, LPG, subsidinya menjadi Rp 502 triliun, gede sekali. Nggak ada negara yang seberani kita melakukan ini subsidi segede ini," katanya, Sabtu (11/6) lalu.
Kedua, Jokowi mengakui beratnya dana yang dikeluarkan untuk subsidi sektor energi pada saat Rapat Kerja PDI Perjuangan pada 21 Juni 2022. Saat itu, Jokowi menyebut bahwa jumlah subsidi energi yang besar itu bisa membangun satu Ibu Kota Negara (IKN) baru.
"Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang kita harus ngerti, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita nggak ngerti angka, kita nggak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," katanya, Selasa (21/6).
Ketiga, Jokowi mengatakan tak ada negara yang kuat menanggung tingginya subsidi untuk sektor energi yang besarnya Rp 502 triliun. Namun, Indonesia yang sampai saat ini kuat menanggung beban itu.
Hal itu disampaikan Jokowi acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka, Senin 1 Agustus 2022. Kondisi ini menurut dia menyulitkan semua negara seperti harga bahan bakar minyak (BBM) yang mahal dan sulit.
"Kita patut bersyukur alhamdulillah kalau bensin di negara lain harganya sudah Rp 31 ribu, Rp 32 ribu di Indonesia Pertalite harganya masih Rp 7.650 tapi perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar, sekarang sudah Rp 502 triliun," kata Jokowi.
Keempat, disampaikan pada saat acara Silaturahmi Nasional dan HUT ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Jumat 5 Agustus 2022. Jokowi menegaskan anggaran subsidi BBM saat ini mencapai Rp 502 triliun. Menurutnya tidak ada negara di dunia yang berani menggelontorkan dana subsidi sebesar itu.
Menurut Jokowi pemerintah rela menggelontorkan dana subsidi BBM sebesar itu demi menahan laju inflasi. Sebab jika harga BBM subsidi naik akan langsung mempengaruhi harga barang-barang lainnya.
"Begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama-sama. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil Rp 502 triliun yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan Indonesia," tutur Jokowi.
Kelima, Jokowi menyinggung lagi soal tingginya subsidi yang mencapai Rp 502 triliun dalam pertemuannya dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 12 Agustus 2022.
"Kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp 502 triliun terus kuat kita pertahankan?," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (12/8/2022).
Terkait hal ini Jokowi tidak dapat memastikan apakah pemerintah mampu menahan harga-harga lewat subsidi atau tidak. "Kalau bisa Alhamdulillah, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?" imbuhnya.
Menurutnya harga BBM di negara lain sudah menyentuh angka Rp 17-18 ribu per liter. Terjadi kenaikan sebesar dua kali lipat mengikuti harga keekonomiannya.
Sinyal kenaikan harga Pertalite dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Tidak hanya Jokowi, sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga sempat memberi sinyal jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Hal ini seiring dengan semakin tingginya beban subsidi terhadap APBN.
Sebelumnya Bahlil mengatakan jumlah subsidi saat ini berpotensi mencapai Rp 500 triliun - Rp 600 triliun atau setara dengan 25% total pendapatan APBN. Ia berpendapat subsidi yang tinggi tidak sehat untuk keuangan negara.
"Sampai kapan APBN kita kuat menghadapi subsidi yang begitu tinggi? Jadi tolong sampaikan juga kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya, Jumat (14/8/2022).
Bahlil menjelaskan, harga BBM di APBN berkisar US$ 63 - US$ 70 per barel, sedangkan harga minyak dunia terus melambung tinggi dengan rata-rata dari Januari sampai Juli US$ 105 per barel.
"Harga minyak di APBN kita sekitar US$ 63 - US$ 70 per barel. Sekarang harga minyak dunia dari Januari sampai Juli US$ 105 per barel. Hari ini kalo harganya US$ 100/barel, subsidi kita bisa mencapai Rp 500 triliun," ungkapnya.
Bahkan, bila harga minyak berada di atas US$ 100 dan pemerintah tetap menahan harga, maka subsidi pemerintah bisa menyentuh Rp 600 triliun. Asumsinya adalah kurs dolar berada di Rp 14,750, dan pemerintah menambah kuota Pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.
Sinyal kenaikan harga Pertalite dari ESDM Arifin Tasrif
Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui pemerintah sedang membahas kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Padahal selama ini BBM tersebut masuk ke dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang harganya ditentukan pemerintah dan tidak dilepaskan ke pasar.
Saat ini, Arifin mengatakan pembahasan kenaikan harga Pertalite intens dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto.
"Lagi dibahas (kenaikan BBM Pertalite). Masih dikoordinasi di Pak Airlangga," kata Arifin kepada wartawan usai Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).
Menurutnya, harus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang diubah terlebih dahulu untuk menaikkan harga BBM. Maka ada kemungkinan besar butuh waktu pembahasan lebih lama.
"Kita harus mengubah Perpres dulu. (Apakah bulan ini?) Mudah-mudahan, karena harus sosialisasi dulu," sebut Arifin.
Sinyal kenaikan harga Pertalite dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Senada dengan Arifin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengkaji kembali harga bahan bakar minyak (BBM) imbas lonjakan harga minyak dunia. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Pemerintah sekarang dalam status melakukan review terkait kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari segi volume maupun dari kebijakan selanjutnya. Dari kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan terkait efek terhadap PDB ke depan," kata Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Simak Video: Jokowi: Bayangkan Kalau Pertalite Rp 17.100, Demonya Berapa Bulan?
