.webp)
"Para menteri sekarang semua saling berkoordinasi, ya memang kalau hitungannya belum selesai dan kemudian sudah diputuskan, mungkin sebaiknya kita saling terus koordinasi dan memang itu yang kita lakukan saat ini. Jadi Pak Luhut, Pak Airlangga, saya, Pak Menteri ESDM, Pak Erick, Pertamina, PLN, semuanya sedang diminta untuk terus membuat exercise," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan faktor pertama yang diperhatikan dalam menentukan nasib harga BBM adalah daya beli masyarakat. Kalau pun harus ada kenaikan harga, pemerintah mencari cara supaya masyarakat 40% terbawah bisa ditolong agar tak terlalu berat.
"Kalau kita lihat masyarakat menengah atas yang konsumsinya kemarin naik tinggi banget, dibandingkan kelompok yang 40% terbawah itu beda karena kan masyarakat nggak 1 daya beli. Itu yang harus dilihat," jelas Sri Mulyani.
Pertimbangan kedua adalah memperhatikan kapasitas APBN. Besaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp 502,4 triliun sudah naik 3x lipat dari alokasi sebelumnya yang hanya Rp 152,5 triliun.
"Memang penerimaan negara kita lagi bagus makanya seluruh penerimaan kita bisa dipakai untuk subsidi sekarang, itu lah kenapa subsidinya naik Rp 502 triliun dan itu pun tidak cukup, pasti nanti kalau tidak bisa membayar meluncur ke 2023," ujarnya.
Pertimbangan ketiga adalah pemulihan ekonomi termasuk dampaknya ke tingkat kemiskinan hingga inflasi. "Ini yang harus bisa kemudian dihitung secara tepat waktu, tepat jumlah, mekanismenya juga pas. Nah itu yang sedang dihitung," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan saat ini pemerintah sedang membahas nasib BBM antara 3 pilihan yakni apakah harganya tidak naik dengan risiko subsidi energi harus ditambah lagi, atau volumenya dikendalikan, atau harga dinaikan. Masing-masing dampak dari kebijakan tersebut masih dibahas.
"Tiga-tiganya nggak enak, APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM sudah naik 3x lipat," tandasnya.
(aid/hns)
