ADVERTISEMENT

Kritisi Wacana Kenaikan Harga BBM, Syarief Hasan Ingatkan soal Inflasi

Yudistira Perdana Imandiar - detikFinance
Selasa, 23 Agu 2022 20:47 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyoroti rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite. Ia mengingatkan kebijakan tersebut dapat membebani ekonomi rakyat.

Syarief mengkritisi klaim pemerintah yang menyatakan APBN surplus sepanjang semester I 2022. Kementerian Keuangan merilis pada semester I 2022, APBN surplus Rp 73,6 triliun, atau pendapatan negara sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai Rp 1317,2 triliun, naik signifikan ketimbang belanja negara yang baru terealisasi Rp 1243,6 triliun. Menurut Syarief pemerintah tak seharusnya menaikkan harga BBM.

"Jika melihat proporsi penerimaan negara, dengan kenaikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 281 triliun pada semester I 2022 (tumbuh 35,8%), sektor hulu migas menyumbang Rp 140 triliun. Artinya, negara juga mendapatkan untung dari naiknya harga energi," papar Syarief dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

"Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jelas suatu kejanggalan. Padahal BBM bersubsidi punya efek domino yang dapat mengerek inflasi. Jika harga BBM naik, harga barang-barang juga akan ikut naik, daya beli rakyat melemah. Ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah," lanjutnya.

Syarief menyebut subsidi BBM merupakan hal yang lazim dilakukan oleh berbagai pemerintahan. Sebagai bahan pokok dan strategis, kata dia, subsidi BBM merupakan intervensi negara dalam menjaga stabilitas kebutuhan mendasar rakyat.

Menurut Syarief jika subsidi dicabut, sama saja negara menyerahkan hajat hidup rakyat pada mekanisme pasar. Ia menggarisbawahi subsidi adalah pengejawantahan dari negara kesejahteraan (welfare state) guna memastikan perlindungan ekonomi dan sosial rakyat.

Ditegaskan Syarief pembahasan subsidi harus beranjak dari cara dan tujuan bernegara. Ia menegaskan tugas pemerintah memastikan anggaran negara teralokasi dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Ia menekankan kebutuhan mendasar rakyat mesti jadi prioritas pemerintah.

"Rencana menaikkan harga Pertalite adalah logika yang janggal dan keliru. Selain karena pemerintah juga menikmati manfaat dari naiknya harga energi, yang artinya penerimaan negara ikut melonjak, mencabut atau mengurangi subsidi berarti merampas kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya, inflasi jelas akan semakin tidak terkendali. Padahal pemerintah sangat mungkin melakukan realokasi fiskal, proyek-proyek mercusuar yang menyita dana negara dapat ditangguhkan dulu. Bahkan pengerjaannya dapat dievaluasi. Ini adalah perkara keberpihakan dan kehendak politik belaka," ujar Syarief.

(fhs/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT