Jakarta -
Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional berpotensi mengalami lonjakan. Untuk itu, sinergi pihak-pihak terkait diperlukan guna mengendalikan lonjakan subsidi BBM dan LPG, baik melalui revisi kebijakan maupun sejumlah program pendukung lainnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kebijakan ini mengatur penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penugasan agar jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran.
Penyaluran BBM misalnya, hal ini mesti diatur karena BBM Subsidi masih banyak dikonsumsi pengguna yang tidak berhak. Berdasarkan data Pertamina, 80% BBM Subsidi dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas dan 20%-nya dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menerangkan revisi kebijakan ini akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
"Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan. Untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM Bersubsidi, mobil mewah yang punya orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi," ujar Erika dikutip dari Antara.
Selain mengendalikan BBM, pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi LPG Subsidi 3kg agar tepat sasaran. Baik melalui perubahan kebijakan maupun pengawasan yang tengah diupayakan.
Jurus kendalikan konsumsi BBM di halaman berikutnya. Langsung klik
Selain mengupayakan revisi kebijakan, Erika mengungkap pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM Subsidi. Termasuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi yang tegas. Tak hanya itu, jurus mengendalikan konsumsi BBM juga membutuhkan penggunaan IT dalam pengawasannya.
"Ke depannya kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi agar tepat sasaran dan mencegah penyelewengan distribusi di lapangan, sehingga perlu menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha," jelas Erika.
Agar penyaluran BBM bersubsidi tak lagi salah sasaran dan bisa tepat kuota, masyarakat yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi dapat mendaftarkan diri melalui situs subsiditepat.mypertamina.id atau melalui aplikasi MyPertamina.
Pendaftaran ini tak hanya bisa dilakukan secara online atau digital. Tapi juga bisa dilakukan secara offline di booth pada SPBU atau kantor Pertamina di beberapa daerah. Nantinya, pengguna terdaftar akan memperoleh QR code khusus yang menunjukan data pengguna cocok dan berhak membeli BBM subsidi.
Jurus Kendalikan Konsumsi LPG Subsidi agar Tepat Sasaran
Per April 2022, DPR dan Pemerintah menyepakati kebijakan subsidi LPG 3 kg untuk dilakukan secara tertutup dalam bentuk non tunai langsung kepada rumah tangga sasaran. Pasalnya, subsidi LPG 3 kg saat ini belum tepat sasaran bahkan selisih harga jual eceran dan patokan pada tahun 2020, bisa mencapai lebih dari Rp 5.000 dan angka selisihnya naik menjadi Rp6-7 ribu di 2021.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan subsidi yang dilakukan secara terbuka seperti sekarang ini menyebabkan LPG 3 kg dapat dibeli seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan berkemampuan. Ia mengungkap data Kementerian Keuangan yang mencatat hanya 36% total subsidi saja yang dinikmati 40% masyarakat termiskin. Sementara 40% terkaya, justru menikmati 39,5% dari total subsidi.
Ia menyebut kebijakan ini akan dimulai paling lambat di tahun 2022. Untuk itu, Said berharap Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dapat mencocokkan data dengan Kementerian Sosial agar penerimanya tepat sasaran.
"Kebijakan subsidi LPG 3 kg diberikan secara tertutup dalam bentuk non tunai langsung kepada rumah tangga sasaran yaitu keluarga penerima manfaat (KPM), usaha mikro, petani dan nelayan yang berhak menerima subsidi sesuai dengan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS)," kata Said.
Dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022, Kementerian ESDM pun berharap pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan penggunaan LPG 3 k sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya.
Kelompok Rumah Tangga: konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas.
Usaha Mikro: konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro, dan tidak mempunyai kompor gas.
Nelayan Sasaran: orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power.
Petani Sasaran: orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektare, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektare dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power.
.webp)
