Sri Mulyani: Orang Miskin Hanya Nikmati 5% Subsidi Solar dan 20% Pertalite

Sri Mulyani: Orang Miskin Hanya Nikmati 5% Subsidi Solar dan 20% Pertalite

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 30 Agu 2022 13:18 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons sorotan DPR RI soal distribusi BBM. Anggota DPR RI menilai selama ini ada ketidaktepatan pada penyaluran subsidi BBM.

Menurut Sri Mulyani memang benar selama ini ada ketidaktepatan sasaran subsidi BBM di tengah masyarakat. Blak-blakan dia mengatakan sejauh ini jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi sangat sedikit.

"Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5% subsidi Solar dan 20% subsidi Pertalite. Ini akan mengakibatkan kesenjangan makin tinggi dalam masyarakat kita," ungkap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (30/8/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani pun mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan serta yang memang membutuhkan bantuan.

"Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat," sebut Sri Mulyani.

ADVERTISEMENT

Subsidi Bengkak 3 Kali Lipat

Pada 2022, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, Sri Mulyani mengatakan selisih antara harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar. Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi melonjak tiga kali lipat mencapai Rp 502,4 triliun.

"Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah dan konsumsi Pertalite dan Solar yang sangat besar melebihi kuota APBN, jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis," papar Sri Mulyani.

Bahkan subsidi diperkarakan akan makin bengkak mencapai di atas Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Jumlah itu akan menjadi tambahan belanja di RAPBN 2023.

Simak juga video 'Beda Harga Pertalite Versi Jokowi, Airlangga, dan Sri Mulyani':

[Gambas:Video 20detik]



Anggota DPR bicara subsidi energi. Berlanjut ke halaman berikutnya.

Keluhan DPR

Sebelumnya, anggota DPR banyak menyinggung distribusi subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna DPR RI ke-2. Anggota DPR mendorong pemerintah membuat pola penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Irwan mengatakan hal itu agar kebijakan belanja subsidi lebih tepat sasaran sehingga kuota subsidi tidak jebol di tengah tahun anggaran.

"Partai demokrat minta pemerintah untuk mempercepat pola penyaluran subsidi energi sehingga kebijakan belanja subsidi lebih tepat sasaran sehingga tidak terjadi kuota subsidi jebol di tengah tahun anggaran," kata Irwan, Selasa (23/8/2022).

Di akhir tanggapannya terhadap Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023, Irwan juga menyerukan menolak kenaikan harga BBM. Karena menurutnya saat ini masyarakat tengah susah.

"Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM," lanjut Irwan.

Senada, anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ela Siti Nuryamah juga meminta agar belanja subsidi energi disalurkan lebih tepat sasaran. Menurutnya selama ini APBN sudah cukup besar untuk subsidi energi.

"Maka diharapkan pemerintah untuk bisa melakukan penyaluran yang lebih tepat sasaran pada pengguna, PKB mendorong pemerintah untuk membuat skema yang tepat sehingga distribusi subsidi energi bisa lebih efektif, efisien dan komprehensif," tutup Irwan.


Hide Ads