.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Serta menerapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala industri.
"Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zaini Hanafi dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).
Hal ini ia sampaikan saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Merespons kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Selain itu, KKP juga merespons isu kenaikan harga dengan mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden. Kita carikan solusi solar harga khusus untuk industri," kata Zaini.
Menurut Zaini, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan syarat yang ditentukan untuk bisa memanfaatkan BBM subsidi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini mengaku akan terus memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.
"Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silakan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut," ujar Anggia.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto menambahkan pihaknya meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Menurutnya, harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha.
"Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan," tutur Riswanto.
Sebagai informasi, kunjungan ini juga membahas sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha, serta kebijakan penangkapan ikan terukur. Kunjungan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.
Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan sebelumnya mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.
(fhs/hns)
