Wakil Ketua DPR Komisi VII Ajak Masyarakat Mampu Gunakan BBM Nonsubsidi

Wakil Ketua DPR Komisi VII Ajak Masyarakat Mampu Gunakan BBM Nonsubsidi

Inkana Putri - detikFinance
Jumat, 23 Sep 2022 20:18 WIB
Petugas melayani pengisian BBM di SPBU 24.351.126 Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (19/4/2022). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengerahkan 384 unit armada mobil tangki, 27 unit bridger avtur dan 174 unit skid tank untuk LPG serta 16 titik SPBU kantung dan 15 titik layanan motoris pada jalur mudik ditambah 11 SPBU Siaga Tol Trans - Sumatera dan empat SPBU Modular di sepanjang jalur Tol Bakauheni - Palembang. ANTARA FOTO/Ardiansyah/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/ARDIANSYAH
Jakarta -

Persoalan BBM bersubsidi hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Menyoroti hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengajak masyarakat untuk sadar dalam menggunakan BBM bersubsidi.

Eddy mengatakan saat ini masih ditemukan mobil-mobil mewah yang menggunakan pertalite. Padahal, katanya, Pertalite ditujukan untuk kalangan rentan. Untuk itu, ia mengimbau perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi sehingga kalangan mampu tidak menggunakan hak subsidi bagi rakyat miskin.

"Butuh personal integrity. Apakah memang layak saya menggunakan ini (BBM bersubsidi). Kadang saya suka melihat pada saat sidak dalam beberapa kesempatan di beberapa daerah. Mobilnya bagus yang keluar cukup mentereng, professional, ada ibu habis narik arisan, tetapi tetap isi pertalite BBM subsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi bertajuk 'Pembatasan BBM Berkeadilan' di Jakarta, Senin (19/9).

Lebih lanjut, Eddy mengatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan menggunakan indikator kapasitas mesin tidak menjadi masalah. Namun, kesadaran terkait layak atau tidaknya masyarakat menerima subsidi juga tak kalah penting.

ADVERTISEMENT

"Tapi saya kira kembali ke kita semua, apakah kita pantas mengisi BBM bersubsidi atau tidak, apakah kita mengambil hak orang lain dengan mengambil BBM subsidi atau tidak?," katanya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Trubus Rahardiansyah menyebut menumbuhkan kesadaran masyarakat bukanlah hal mudah. Pasalnya, hal ini membutuhkan aturan yang dapat mendorong masyarakat agar sadar dan menggunakan BBM nonsubsidi.

"Sesungguhnya perilaku manusia itu bisa dikondisikan. Caranya dengan edukasi. Itu akan dikomunikasikan terus menerus, dan ada advokasi pendampingan," pungkasnya.




(fhs/hns)

Hide Ads