Makin Pasti, PLTU Bakal Pensiun Dini Massal!

ADVERTISEMENT

Makin Pasti, PLTU Bakal Pensiun Dini Massal!

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jumat, 07 Okt 2022 14:41 WIB
PLTU
Ilustrasi PLTU. Foto: dok. PLN
Jakarta -

Rencana early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) semakin dekat. Kondisi ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya tengah menggenjot aturan turunannya yakni peta jalan atau roadmap pensiun dini PLTU batubara. Nantinya, roadmap itu akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

"Memang Perpres ini mengamanatkan ada berapa regulasi lanjutannya, misalkan untuk roadmap pensiun dini dari PLTU batubara. Ini Permen ESDM nanti akan menetapkan hal tersebut. Harus ada persetujuan dan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Dadan dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, Jumat (7/10/2022).

"Kita sedang bekerja untuk hal tersebut bersama PLN dan juga bersama kementerian dan lembaga yang lain, kementerian keuangan, dikoordinasikan oleh Kemenko Marves," lanjutnya.

Dadan menegaskan, dalam Perpres tersebut tertulis bahwa Indonesia tidak akan membangun PLTU baru dengan beberapa catatan pengecualian, salah satunya yakni yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

"Nah di dalam Perpres ini disebutkan secara jelas bahwa Indonesia tidak akan membangun PLTU yang baru kecuali ada berapa yang disitu disebutkan akan disampaikan secara lebih jelas. Tapi secara singkat bahwa kecuali yang sudah masuk dalam PSN dan memberikan kontribusi ekonomi yang strategis yang besar secara nasional itu," katanya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Dirjen Ketenagalistrikan, Wanhar menyampaikan, keluarnya Perpres tersebut semakin memantapkan pihaknya untuk segera membentuk roadmap pensiun dini PLTU. Apalagi, Menteri ESDM sendiri telah memintanya sejak akhir September.

"Berkaitan dengan early retirement sudah sangat jelas ya untuk mendukung apa namanya tuh, COP 21, COP 26, kemudian roadmap NZE. Kemudian juga energi transisi, dengan Perpres ini makin memantapkan kita untuk melakukan itu," katanya.

"Perpres ini segera kami segerakan waktu itu. Ini ditunggu katanya (Dirjen Ketenagalistrikan), 23 September harus sudah s ke sampai ke Menteri (ESDM). Tapi memang sudah disampaikan Pak Dirjen ke Pak Menteri, tapi arahan Pak Menteri tolong dibahas lagi dengan yang terkait," tambahnya.

Wanhar bercerita, PLTU milik PLN sendiri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh menggunakan syarat pengecualian. Pengecualian itu sendiri dibatasi hanya sampai 2050.

"PLN nggak boleh menggunakan slot pengecualian itu. Ini hanya untuk PLTU-PLTU yang nanti satu paket dengan smelter, PLN nggak bisa menyediakan, atau proyek strategis nasional. Dan ini pun dibatasi sampai 2050," jelasnya.

Batas sampai 2050 itu sejalan dengan draft net zero emission (NZE), yang menyebut 2058 cadangan energi fosil akan habis. Wanhar mengatakan, pihaknya juga tengah me-review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yang harapannya bisa bersinergi dengan Perpres dan roadmap NZE.

"Kami ingin memberi batasan semacam kuota, berapa sih kira-kira PLTU yang masih mungkin, pantas kita persilahkan. Sehubungan dengan target kita 23% di 2025 dan nanti akan bertransisi energi. Jangan sampai nanti jor-joran PLN di retirement, non PLN-nya malah jor-joran menambah," terang Wanhar.

(das/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT