.webp)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah melakukan antisipasi dan mitigasi atas keputusan negara-negara eksportir minyak (OPEC+) yang akan memangkas produksi minyak global 2 juta barel/hari mulai November 2022 mendatang.
Menurut Syarief, keputusan tersebut akan berdampak terhadap harga minyak, yang kemudian berimbas pada ketahanan energi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Sebagai negara net importir, kata dia, pemangkasan produksi ini dapat menekan neraca perdagangan disebabkan tingginya impor minyak dengan kebutuhan domestik yang tinggi. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pasokan dan harga BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini perlu menjadi perhatian bersama. Defisit minyak yang tinggi membuat kita sangat rentan dengan gejolak di tingkat global. Dengan keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak, maka pasokan minyak global berkurang, sehingga harga akan tinggi," ungkap Syarief dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).
"Akibatnya harga komoditas energi melonjak dan mengerek inflasi. Bagi Indonesia, dampaknya sangat terasa sebab kebutuhan impor minyak masih sangat tinggi. Saya kita pemerintah harus berpikir keras untuk mencarikan solusi," imbuhnya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mengungkapkan kenaikan harga minyak dunia juga akan menekan ruang fiskal. Bahkan, prediksi harga minyak US$ 90/barel pada APBN 2023 dapat meleset dan alokasi subsidi BBM akan membengkak. Syarief menilai kondisi ini dapat membuat defisit fiskal melebar, dan hutang bertambah.
Di samping itu, gejolak ini akan membuat harga-harga melambung tinggi dan daya beli masyarakat melemah. Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi domestik akan ikut terguncang, serta angka pengangguran dan kemiskinan ikut meningkat.
Melihat hal ini, dia menyebut tingginya ketergantungan Indonesia pada pasokan minyak dunia akan terus menghantui ketahanan energi nasional. Ditambah saat ini Indonesia tengah menghadapi ketidakpastian global, perang Rusia-Ukraina, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta dinamika geopolitik kawasan di Asia Timur. Menurut Syarief kondisi-kondisi ini dapat memberi tekanan pada ekonomi Indonesia.
Persoalan energi, kata Syarief, memang menjadi perkara mendasar bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menggenjot produksi minyak dalam negeri menjadi salah satu jalan terbaik saat ini.
Meski demikian, lanjut Syarief, pemerintah perlu menyiapkan strategi langkah jangka pendek dengan memperbaiki tata kelola alokasi dan distribusi subsidi. Kementerian Keuangan (2022) mencatat sebanyak 80 persen atau Rp 64,3 triliun alokasi pertalite dan 95 persen atau Rp 15 triliun solar dinikmati oleh kalangan ekonomi mampu.
Dari data tersebut, kata Syarief, perkara BBM bersubsidi memiliki dua masalah, yakni rentannya ketahanan energi dan buruknya tata kelola. Menurutnya, kondisi ini seharusnya dapat menjadi otokritik pemerintah, bahwa kinerja penyaluran BBM bersubsidi lemah.
"Secara jangka panjang, investasi hulu migas harus diatensi dan dieksekusi sesegera mungkin. Berbagai hambatan yang ada mesti diurai, kendala perizinan mesti dibereskan, insentif fiskal dan nonfiskal harus menjadi prioritas. Kita harus memperhatikan kemandirian energi nasional, bergantung pada kemampuan diri sendiri," jelasnya.
"Ini memang tidak mudah, namun harus diseriusi untuk kepentingan ekonomi jangka panjang. Defisit minyak yang berdampak pada melebarnya defisit fiskal akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan berikutnya jika tidak ada langkah nyata, terarah, dan berkelanjutan dalam mendongkrak produksi domestik," pungkasnya.
(akd/hns)
