3 Tantangan RI untuk Beralih ke Energi Bersih

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Selasa, 25 Okt 2022 09:08 WIB
Foto: Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan (YouTube Kemenko Marves)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pemerintah berkomitmen untuk mendorong akselerasi proses transformasi ekonomi Indonesia menjadi lebih hijau.

"Ke depannya menuju low carbon economy. Dua kunci kebijakan terkait ini adalah dekarbonisasi dan transisi energi," katanya dalam Webinar Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45) bertemakan "Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan" Jakarta, Senin (24/10).

Luhut mengungkapkan, tingkat emisi C02 per kapita Indonesia ada di level 2,3 ton per kapita. Masih jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 4,5 ton per kapita.

"Diperlukan inisiatif pengurangan emisi yang berkeadilan di tataran global, di mana negara-negara maju harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam kontribusi penghentian krisis iklim yang dunia hadapi," ujar Luhut.

Tim kolaborasi Riset LAB 45 dan CSIS Indah lestari mengungkapkan transisi ekonomi hijau di Tanah Air memiliki berbagai tantangan, misalnya dari sisi regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.

"Terkait regulasi, hasil riset merekomendasikan pemerintah untuk segera memformulasikan regulasi lengkap untuk mengakselerasi pelaksanaan dan pemanfaatan ekonomi hijau" ujarnya.

Dari sisi kelembagaan, Indah memaparkan bahwa tim peneliti mengusulkan pembentukan satgas terkait ekonomi hijau. Satgas ini dapat berperan sebagai koordinator lintas K/L. "Harapannya ada lembaga permanen yang fokus mengkoordinasikan persoalan ekonomi hijau," ujar Indah

Sedangkan dari sisi pendanaan, Indah menyebutkan tantangannya ada pada alokasi pendanaan ekonomi hijau yang masih bersaing dengan isu ekonomi lainnya; masih lemahnya kepercayaan publik terhadap instrumen-instrumen pembiayaan energi hijau terbarukan; keterbatasan transparansi pendanaan hijau dan kapasitas SDM.

"Berdasar catatan kami, terdapat kesulitan terkait dengan kejelasan bagi investor pihak mana yang tepat untuk pendanaan tertentu, kemudian bagaimana proses penjaminan pembiayaan energi terbarukan yang tampaknya masih berisiko tinggi" terangnya.

Sementara itu, Koordinator PPKE Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Qatro Romandhi menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menuju transisi energi.

"Kementerian ESDM memiliki beberapa strategi implementasi dalam mengurangi pemanfaatan energi fosil dan perencanaan energi baru terbarukan (EBT) jangka panjang," ujarnya.




(fdl/fdl)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork