.webp)
Pemerintah berencana untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara. Menteri BUMN Erick Thohir pun blak-blakan terkait rencana yang bakal dilakukan untuk pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar tidak ramah lingkungan tersebut.
Menurutnya, PLTU yang berpotensi untuk di-shut down atau dimatikan akan mencapai 15 gigawatt (GW). Rencana ini bakal dilakukan hingga tahun 2040 mendatang.
"Tapi ini sudah ada, ini yang kita lihat 15 GW ini yang potensial untuk shutting down. Apakah dengan angka-angka misalnya 6,8 GW sampai 2030 atau 2040 menjadi 15 GW ini yang kami lihat," ungkap Erick dalam acara Road to G20 bersama Himpuni yang disiarkan virtual pada Selasa (25/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick juga memaparkan pihaknya sudah mendorong PLN sebagai perusahaan setrum negara untuk melakukan mekanisme subholding. Dengan begitu, PLN sebagai holding utama bakal fokus untuk memberikan pelayanan listrik ke masyarakat.
Sementara subholding-nya, akan fokus pada pengurusan pembangkit listrik. Tak terkecuali dalam rangka mencari alternatif penggunaan energi baru terbarukan serta pendanaannya.
"Kita itu sudah spin off PLN dengan sub holding. PLN sebagai holding utama akan fokus pada retail, dan subholding fokus pada pembangkit listrik," ujar Erick.
Di panggung yang sama, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan skema pendanaan pensiun dini PLTU. Dia menjelaskan skema yang digunakan adalah refinancing, di mana pendanaan akan diberikan dengan bentuk keringanan biaya utang pembangunan PLTU.
Kebanyakan PLTU yang beroperasi di Indonesia baru bisa dipensiunkan bila sudah untung dan menyelesaikan utang pembangunan. Nah, dengan keringanan biaya utang tersebut, PLTU bisa lebih cepat dipensiunkan.
Dia mencontohkan apabila awalnya bunga utang pembangunan PLTU mencapai 10% dan ada yang menawarkan bunga 4% maka pembayaran utang bisa dipercepat. Dengan begitu penyelesaian PLTU pun bisa dipercepat.
"Kita mencari dan banyak tawaran pemanfaatan pendanaan yang lebih murah, sehingga sederhanya kalo bangun dengan bunga 10% ada yang nawarin bunga 4%, nah selisih 6% itu yang akan digunakan untuk percepatan nutup PLTU tersebut, jadi nggak ada yang dirugikan soal investasi," ungkap Dadan.
(hal/das)
