Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sejumlah pesan kepada seluruh jajaran di PT PLN (Persero). Mulai dari wanti-wanti jangan sampai ada korupsi, hingga subsidi listrik yang harus lebih tepat sasaran.
Sri Mulyani mengatakan energi listrik merupakan nadi dari perekonomian dan PLN sebagai penyedia harus bertanggung jawab memberikan energi yang bersih-efisien agar ekonomi kuat. Tidak boleh banyak alasan agar selalu diberi penyertaan modal negara (PMN).
"Kalau Anda mulai banyak alasan di jajaran kepemimpinan karena harus begini, kita ada lobi untuk minta supaya pembangkit di sini, transmisi di situ, distribusi begitu, loss-nya seperti ini, belum nanti masalah energi primer, efisiensi, ada saja alasan untuk mengatakan kinerja PLN pas-pasan Bu bahkan di bawah, tolong kita semua selalu disuntik (PMN)," katanya dalam acara Leaders Talk Series #2 bertajuk 'Indonesia Energy Investment Landscape', Rabu (26/10/2022).
"Kalau kayak gitu itu menggambarkan ekonomi Indonesia kesehatannya seperti kesehatan," tambah Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, PLN harus memiliki kewajiban moral dalam menjalankan berbagai program strategis terkait pengalihan energi hingga akses pasokan listrik. Sri Mulyani berpesan agar itu betul-betul dilakukan secara terukur dan jangan sampai ada korupsi walaupun banyak godaannya.
"(Harus) ada KPI-nya, ada akuntabilitasnya, efisiensi, dan tentu tidak ada korupsi akan menjadi sangat-sangat menimbulkan confidence yang luar biasa karena segala sesuatu di PLN itu sama seperti Kementerian Keuangan, itu kita berhubungan dengan uang ratusan bahkan ribuan triliun," tuturnya.
"Godaan selalu banyak, segala hal bisa diproyekkan, godaan untuk integritas dan profesionalitas sangat besar. Begitu terpeleset itu tidak hanya masalah kegagalan integritas individual, tapi Anda telah akan berkontribusi terhadap kegagalan dari strategi energi nasional yang membutuhkan sektor energi," pesan Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga berharap kepada jajaran PLN agar subsidi melalui listrik semakin tepat sasaran. Mereka yang berhak dibantu adalah golongan miskin dan rentan, namun yang tidak dibantu juga harus mendapatkan listrik yang harganya terjangkau.
"Affordable sangat tergantung dari biaya produksinya PLN. Kalau PLN-nya biaya produksinya sangat efisien sehingga rakyat bisa mendapatkan listrik dengan harga paling murah, Anda berjasa terhadap ekonomi Indonesia, Anda berjasa terhadap keuangan negara. Jangan sampai ketidakefisienan PLN dibebankan kepada masyarakat, ekonomi atau APBN," tandasnya.
(aid/ara)