Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Purbaya Minta BUMN Hati-hati

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Purbaya Minta BUMN Hati-hati

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 30 Sep 2025 15:46 WIB
Suasana rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melunasi pembayaran subsidi energi tahun anggaran 2024 ke PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa - Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penerima subsidi dan kompensasi energi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Masyarakat sangat mampu disebut masih banyak yang menikmati manfaatnya.

"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu yaitu desil 8-10 masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Purbaya menjelaskan, subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah untuk memastikan masyarakat kalangan bawah bisa menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Jika pelaksanaannya tidak tepat sasaran, maka akan semakin memperburuk ketidaksempurnaan di pasar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak semua masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar," ucap Purbaya.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, Purbaya mau agar pelaksanaan subsidi dan kompensasi energi ke depan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Ia meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penugasan juga lebih berhati-hati dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat.

"Jadi BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menjalankan subsidi. Jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri," imbuhnya.

Untuk membuat penerima subsidi lebih tepat sasaran, Indonesia telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Purbaya mengaku akan berdiskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pihaknya segera memakai DTSEN ke depan.

"Kita punya DTSEN, ini sudah siap, sudah dipakai Kementerian Sosial, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai DTSEN tersebut ke depan," imbuhnya.

Selain itu, Purbaya akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan survey terkait pelaksanaan subsidi energi. "Jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati saja nanti," tambahnya.

Simak juga Video: Menkeu Purbaya Beberkan Harga Asli Pertalite-LPG 3 Kg Tanpa Subsidi

(kil/kil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads