Tangkal Krisis dan Darurat Energi, ESDM Terbitkan Aturan Baru

ADVERTISEMENT

Tangkal Krisis dan Darurat Energi, ESDM Terbitkan Aturan Baru

Ilyas Fadilah - detikFinance
Rabu, 16 Nov 2022 12:40 WIB
LIANYUNGANG, CHINA - SEPTEMBER 28: An electrician carries out maintenance work on electric wires of a 500KV transmission line project on September 28, 2022 in Lianyungang, Jiangsu Province of China. (Photo by Geng Yuhe/VCG via Getty Images)
Foto: VCG via Getty Images/VCG
Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2022. Aturan ini berisi tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 41 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi pada 17 Oktober 2022.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, Permen ESDM No.12/2022 merupakan aturan teknis tata cara penetapan dan penanggulangan krisis atau darurat energi. Permen ini disusun sebagai langkah antisipatif apabila terjadi keadaan krisis energi atau darurat energi.

"Permen ini disusun sebagai langkah antisipatif apabila terjadi keadaan krisis energi atau darurat energi. Bukan berarti Indonesia telah terjadi krisis atau akan terjadi krisis, sama sekali bukan," katanya di kantor Sekretariat Jenderal DEN, Rabu (16/11/2022).

Adapun Permen ESDM No.12/2022 mengatur mengenai jenis energi, cadangan operasional, dan kebutuhan minimum, kriteria krisis energi, serta tata cara tindakan penanggulangannya. Berdasarkan peraturan ini, penetapan dan penanggulangan krisis energi dilakukan terhadap jenis energi seperti BBM, listrik, LPG dan gas bumi.

Djoko menjelaskan, krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. Sedangkan darurat energi adalah kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana.

Pertimbangan menetapkan krisis energi dilihat dari cadangan operasional minimum dan kebutuhan minimum. Sementara penetapan darurat energi mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan gangguan sarana dan prasarana energi.

"Darurat energi, baik BBM, listrik, LPG dan gas bumi ditetapkan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan, kala terjadi huru-hara, kecelakaan teknis seperti kebakaran kilang, depot dan sebagainya. Ditetapkan apabila gangguan energi tidak dapat dipulihkan badan usaha selama lebih dari 3 bulan," jelasnya.

Darurat energi baik BBM Listrik gas bumi ditetapkan memprtimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan, kala terjadi huru hara, kecelakaan teknis seperti kemarin terjadi kebakaran kilang, depot dsb. ditetapkan apabila gangguan sarana energi tidak dapat dipulihkan badan usaha selama lebih dari 3 bulan .

Untuk mengantisipasi potensi krisis tersebut, diterbitkanlah peraturan ini yang juga diamanatkan untuk identifikasi dan pemantauan kondisi kebutuhan energi. Lembaga yang dilibatkan antara lain Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal DEN, Kepala BPH Migas, serta pimpinan Badan Usaha.

Identifikasi dan pemantauan dilakukan terhadap ketersediaan dan kebutuhan energi di seluruh wilayah usaha, pengumpulan data peta spasial infrastruktur energi, dan penyusunan langkah-langkah penanggulangan krisis energi atau darurat energi yang diselenggarakan secara terkondisi.

Simak juga Video: Sah! Tarif Listrik Naik, Dirut PLN: Kalau Pindah Daya, Ya Monggo

[Gambas:Video 20detik]




(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT