.webp)
PT Pertamina (Persero) buka suara terkait kesepakatan para pemimpin negara G20 untuk mempercepat penghapusan subsidi BBM demi mencapai energi bersih dan berkelanjutan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam poin ke-12 Bali Leader's Declaration.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan akan mengikuti segala keputusan dan kebijakan pemerintah terkait regulasi BBM subsidi. Pasalnya pihaknya hanya sebagai operator yang ditugaskan untuk menyalurkan.
"Sebagai operator, kami akan mengikuti seluruh regulasi BBM subsidi yang sudah ditetapkan regulator," kata Irto saat dihubungi, Senin (21/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya Irto tidak bisa menjelaskan seperti apa implementasi penghapusan subsidi BBM yang dimaksud. Menurutnya itu adalah hak pemerintah selaku regulator.
"Kebijakan mengenai penetapan subsidi BBM merupakan ranah pemerintah sebagai regulator," ucapnya.
Sebagai informasi, poin ke-12 Bali Leader's Declaration menegaskan bahwa pimpinan negara G20 sepakat untuk memangkas subsidi BBM yang dianggap mendorong konsumsi BBM jadi lebih boros.
"Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen tersebut dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi secara boros," bunyi pernyataan deklarasi tersebut.
Di sisi lain, negara G20 juga berkomitmen untuk sambil memberikan dukungan kepada negara yang paling miskin dan paling rentan terhadap krisis energi. Pengurangan subsidi BBM secara bertahap itu salah satu tujuannya untuk melakukan transisi energi.
"Kami akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi terbarukan sumber daya, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi, dengan mempertimbangkan keadaan nasional," tulis poin 11.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penghapusan subsidi BBM merupakan komitmen bersama untuk menjawab perubahan iklim secara global. Kebijakan transisi energi dipastikan akan dilakukan secara hati-hati sehingga emisi rendah karbon bisa berjalan tanpa membuat persoalan baru di dalam negeri.
"Di sisi lain kalau mau melakukan transisi juga itu tidak hanya masalah subsidi, tapi juga masalah dengan pendanaan untuk retiring coal maupun dalam investasi renewable energy," jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani menegaskan kelompok masyarakat miskin tidak akan terbebani dengan adanya transisi energi di Tanah Air. Saat ini, Indonesia mendapatkan pendanaan sebesar US$ 20 miliar dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung program energi berkelanjutan.
"Dana yang berasal dari berbagai sumber itu yang bisa kemudian digunakan atau didedikasikan dalam rangka transisi energi tadi, ini semua satu paket," tambahnya.
Lihat juga Video: Jokowi: Lebih Dari 70% Subsidi BBM Dinikmati Kelompok Mampu
