Menakar Potensi Harta Karun Baru RI, Dijamin Punya Masa Depan Cerah

Upaya Pemerintah Genjot Lifting

Pemerintah pun telah menghadirkan berbagai terobosan kebijakan dan regulasi guna mendorong investasi hulu, salah satunya melalui melalui fleksibilitas kontrak (Cost Recovery PSC atau Gross Split PSC) dan menawarkan terms and conditions penawaran wilayah kerja migas yang menarik bagi investor, perbaikan sistem perizinan, serta regulasi lainnya.

"Pemerintah menyadari bahwa kegiatan hulu migas di Indonesia saat ini sangat menantang terutama dari segi biaya. Biaya eksplorasi, pengembangan, produksi dan akses ke sumber daya meningkat. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan investasi yang lebih masif untuk memacu tambahan produksi migas nasional," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto memaparkan ada lima strategi utama pemerintah menggenjot investasi migas.

Pertama, mengoptimalkan produksi di lapangan migas yang ada. Kedua, melakukan transformasi sumber daya kontingen menjadi produksi. Ketiga mempercepat metode Enhanced Oil Recovery (EOR) kimiawi untuk mendorong tambahan produksi.

"Keempat kami mendorong kegiatan eksplorasi migas, dan terakhir kami juga melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP) dan insentif hulu migas," jelas Dwi Soetjipto.

Kolaborasi pemerintah, menurut Dwi sudah ditunjukkan dengan menjalankan bisnis tidak seperti biasanya dengan memperbaiki ketentuan fiskal. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan kontraktor dengan insentif tambahan jika diperlukan agar suatu lapangan dapat dikembangkan secara ekonomis.