Pemerintah berencana membagikan ratusan ribu penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat. Tujuannya untuk pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo mengatakan rencana bagi-bagi rice cooker itu sedang dalam pembahasan.
"Ini baru pembahasan belum sampai di-publish bantuan e-cooking atau penanak nasi listrik," kata Edy dalam acara Forum Diskusi Publik, Jumat (25/11/2022)
Dalam paparannya disebutkan, bantuan penanak nasi listrik (BPNL) ini sebanyak 680.000 unit yang akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui APBN Kementerian ESDM 2023
Selain itu tidak diperlukan penambahan daya maupun biaya paket program yang sebesar Rp 500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima bantuan ini akan mengacu data dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Terkait bantuan program penanak nasi, di mana rencana sebanyak 680 ribu unit penanak nasi yang disalurkan ke masyarakat, yang KPM tadi, kelompok penerima manfaat. Tentunya acuannya ke data dari Kementerian Sosial," jelas Edy.
Target KPM paket penanak nasi listrik ini yakni kelompok rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Kemudian, di luar daya 450 VA dan 900 VA validasi oleh kepala desa termasuk pengguna LPG 3 kg. Lalu, memiliki sistem kelistrikan yang andal yakni berdasarkan survei PLN pelanggan 450VA dan 900VA mayoritas menggunakan LPG 3kg.
Selain itu, dalam paparan juga dijelaskan manfaat dari program ini. Diterangkan, kebutuhan LPG untuk menanak nasi sebesar 2,4 kg per bulan dengan biaya yang dikeluarkan Rp 16.800 per bulan. Sementara, konsumsi energi menanak nasi dengan penanak nasi listrik 19,80 kWh per bulan dengan biaya Rp 10.396 per bulan. Dengan demikian, menanak nasi dengan penanak nasi listrik terjadi penghematan Rp 6.404 per bulan.
Manfaat lain dari program 680 ribu rice cooker tahun 2023 selanjutnya ialah penghematan subsidi Rp 52,2 miliar di mana total biaya pengadaan Rp 340 miliar. Kemudian, pengurangan volume LPG 19,6 ribu ton, penghematan devisa US$ 26,88 juta dan peningkatan konsumsi listrik 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit 54,74 MW.
(acd/hns)