Jokowi Pastikan Hilirisasi Nikel Jalan Terus Meski RI Keok di WTO

Jokowi Pastikan Hilirisasi Nikel Jalan Terus Meski RI Keok di WTO

Ilyas Fadhillah - detikFinance
Minggu, 27 Nov 2022 11:00 WIB
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemimpin memikirkan rakyat rambutnya putih merupakan bentuk dukungan Jokowi kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Presiden Joko Widodo/Foto: Kenny Gida
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia tetap melanjutkan program hilirisasi nikel. Hilirisasi tetap dilanjut meski World Trade Organization (WTO) menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel.

Indonesia memang melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah. Tujuannya demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara.

"Saat kita setop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru dua bulan lalu kita kalah. Tapi keberanian kita hilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam acara Nusantara Bersatu, dikutip dari laman YouTube 2045 TV, Sabtu (26/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hilirisasi memang digencarkan Indonesia. Tahun 2045 Indonesia menargetkan GDP bisa mencapai US$ 7 triliun.

Percepatan hilirisasi terbukti membawa dampak pada nilai tambah negara, penyerapan negara kerja, dan mendorong industri akhir pemakai mineral nikel.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, hasil keputusan akhir World Trade Organization (WTO) perkara larangan ekspor nikel ditetapkan bahwa kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO.

"Keputusan final panel WTO di atas perkara larangan ekspor Indonesia yang disebut dalam sengketa DS 192 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, saat rapat dengan Komisi VII di DPR RI.

Dalam paparannya, tertulis bahwa final panel report dari WTO sudah keluar per 17 Oktober 2022. Hasilnya kebijakan Indonesia itu telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994.

Melihat putusan itu, Arifin menilai masih ada peluang untuk banding terkait larangan ekspor nikel kepada WTO. Pemerintah Indonesia juga beranggapan tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

"Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memandang Indonesia tidak takut dengan negara manapun. Pasalnya Indonesia kini menjadi salah satu negara besar di dunia.

Lanjut ke halaman berikutnya

Jokowi mencontohkan saat ia bersalaman dengan sejumlah pemimpin dunia dalam gelaran G20 di Bali. Saat Bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, Jokowi melakukannya dengan tegak dan tidak menunduk.

"Waktu kemarin di G20, semua lihat kan? Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Joe Biden, saya salaman juga," kata Jokowi sambil menirukan gesturnya yang berdiri tegak dan membusungkan dada.

Tidak hanya Joe Biden, gestur salaman sambil membusungkan dada juga dilakukan Jokowi saat bersalaman dengan Xi Jinping dan pemimpin-pemimpin Eropa.

"Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar kita negara besar. Saya salaman juga begini (menirukan gestur membusungkan dada dan mendongakkan kepala). Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk," ungkapnya, disambut tepuk tangan relawan.



Simak Video "#DemiIndonesia Jokowi Ajak Anak Muda Kreatif dan Inovatif"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads