Atas masalah tersebut, Ganjar menyatakan akan membuat desk laporan pengaduan masyarakat. Bahkan, Ganjar menyatakan akan menggrebek tambang ilegal.
"Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng," kata Ganjar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Ganjar memberikan tugas kepada Dinas ESDM untuk memberikan pendampingan. Dia mengatakan, pihaknya akan mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tambang ilegal.
"Kita kasih batas waktu, tugas saya dari ESDM mendampingi. Tugas ESDM di kabupaten/kota mendampingi, untuk dilakukan semacam pemutihan dan kita carikan jalan keluar, berani nggak kita terbuka, kita tata, bukan nggak boleh, kita tata, wong kita butuh kok, saya membayangkan daerah yang dieksploitasi itu desanya maju karena dia akan mendapatkan kick back, kick back-nya apa? Legal," paparnya.
Menurut Ganjar, jika tidak ada jalan keluar maka persoalan ini akan terus berlanjut. Meski, ia mengakui penyelesaian tambang ilegal ini tidak bisa instan.
"Tanpa itu dilakukan, ini akan berulang terus menerus dan nggak akan pernah selesai. Tapi tentu saja kita tidak bisa tutup seeet, kita mesti siapkan transisinya, transformasinya, edukasinya. Kita punya nawaitu, niatan yang baik untuk menata, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk membikin semua teratur," terangnya.
Kementerian ESDM Turun Tangan
Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan akan menerjunkan tim menyikapi kabar tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Arifin mulanya irit bicara mengenai tambang ilegal ini. "Nanti yang tambang," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.
Tambang ilegal ini menjadi sorotan karena disebut-sebut ada beking. Terkait hal tersebut, Arifin mengatakan, akan menerjunkan inspektur tambang untuk mencari fakta di lapangan.
"Kita akan kirim inspektur tambang, untuk langsung melihat di lokasi dan mencari fakta apa yang ada di sana," ujarnya.
(acd/ara)