Pemerintah akan terus melakukan kebijakan hilirisasi meski ada intervensi dari Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kalahnya Indonesia di WTO merupakan hal yang biasa.
"WTO ini kan biasa saja, jangan buat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama, apakah kita takut dengan itu dan bisa memperlemah daya jual kita? Saya kira tidak," kata dia, Rabu (30/11/2022).
Dia mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi maka pemerintah tidak takut dengan ancaman itu dengan mengajukan banding.
Menurut Bahlil, hilirisasi ini adalah kewajiban dan keharusan yang dilakukan dalam rangka Indonesia memiliki penduduk yang pendapatan perkapitanya mencapai US$ 10.000.
"Ini juga akan menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Ini adalah instrumen untuk menciptakan nilai tambah dan kita tidak gentar dengan WTO," imbuh dia.
Menurut dia jika memang ada negara yang protes itu adalah hak mereka. "Kemarin di G20 sudah disepakati, masing-masing negara menghargai konsep hilirisasi dan tenaga kerja. Jadi negara lain tidak boleh mengintervensi negara lain selama dalam rangka pengembangan ekonomi," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan Indonesia kalah di WTO atas gugatan larangan ekspor nikel. Presiden Jokowi menyampaikan akan melakukan banding atas kekalahan ini.
Jokowi mengatakan, pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Jokowi bercerita, ekspor bahan mentah nikel pada tujuh tahun lalu hanya bernilai US$ 1,1 miliar.
"Rp 19-20 triliun setahun karena yang kita ekspor raw material, yang kita ekspor bahan mentah," ujarnya.
Lihat juga Video: Resmikan Pembangunan Pabrik Nikel di Pomalaa, Luhut: Ini Showcase Kita
