Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution buka suara soal rencana pembatasan pertalite dengan MyPertamina. Katanya, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191.
"Perpres 191 revisinya belum selesai, kami menunggu pemerintah. Nantinya, barcode (MyPertamina) akan terkoneksi dengan informasi jika Perpres selesai dilakukan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Rabu (7/12/2022).
Alfian menjelaskan, nantinya barcode tersebut akan mencantumkan secara otomatis aturan-aturan mana pembeli yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan untik membeli. Apabila revisi belum selesai, menurutnya, pengaplikasian sistem pembatasan pertalite menggunakan barcode tersebut kurang sempurna. Sehingga, pembatasan belum bisa dilakukan.
Sejauh ini, yang Alfian ketahui, Perpres tersebut masih terus digodog oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah selesai, tahapan selanjutnya ialah akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk dilegalisasi sebagai aturan baru.
"Kalau targetnya saya belum dengar. Tapi yang jelas, kami berharap segera terbit. Karena di 2023 kalau aturan pertalite tidak ada, tentu akan menyebabkan volumenya (pembelian) tinggi sekali," ucapnya.
Di sisi lain, Alfian juga menginformasikan, pengunduh aplikasi MyPertamina sendiri sempat mengalami penurunan diduga karena Pertamina sempat memberi kelonggaran kepada para pembeli, sejalan dengan Pertamina yang masih menunggu revisi Perpres. Padahal total pengunduhnya sendiri sudah mencapai lebih dari 3 juta.
"Itu tidak menutup kami dalam melakukan pengendalian pembelian BBM subsidi nantinya. Kita udah kerja sama dengan Korlantas untuk mengintegrasikan data kendaraan," katanya kepada media selepas RDP.
Namun Alfian tetap menegaskan, langkah apapun menyangkut pembatasan BBM subsidi dengan MyPertamina masih belum dapat pihaknya lakukan hingga revisi Perpres selesai
Lihat juga video 'Jangan Salahkan Pertalite, Mungkin Ini yang Bikin Kendaraan Jadi Lebih Boros!':
