Lika-liku Jokowi Naikkan Harga Pertalite

Luhut Kasih Sinyal Pertalite & Pertamax akan Naik

Sinyal kenaikan Pertalite mulai dilontarkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bukan cuma Pertalite dan Pertamax, LPG 3 kilogram (kg) pun disebut bakal mengalami kenaikan.

"Jadi overall yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap," ungkap Luhut.

Namun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih melakukan kajian soal kenaikan harga BBM Pertalite. Dia bilang bila kajiannya sudah selesai dilakukan akan diumumkan. Dia juga menegaskan sampai saat ini belum ada kenaikan yang dilakukan pada BBM Pertalite.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga memberi sinyal bahwa harga BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar akan naik. Hal ini sebagai respons pemerintah atas lonjakan harga minyak dunia.

"Dalam jangka menengah dan panjang kita akan melakukan optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga Pertalite, minyak solar dan mempercepat bahan bakar pengganti antara lain KBLBB, BBG, bioethanol, BioCNG, dan lain-lain," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022).

Saat itu Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter.

SPBU lain sudah menaikkan harga BBM, Pertamina masih tahan

Shell menaikkan harga BBM per 1 Juni 2022. Harga BBM Shell Super atau RON 92 naik dari Rp 16.630 per liter menjadi Rp 17.500 per liter, atau naik Rp 870.

Sementara, PT Pertamina (Persero) masih mempertahankan harga jualnya. Pertamina belum menyesuaikan harga BBM sejak 1 April kala menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter.

Pengamat Ekonomi Josua Pardede mengatakan langkah itu diambil agar daya beli masyarakat dan proses pemulihan ekonomi tidak terganggu. Meski di sisi lain, hal itu disebut berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi.

"Kebijakan pemerintah saat ini untuk menahan harga-harga yang diatur pemerintah memang berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi," kata Josua,

Bank Dunia atau World Bank juga menyarankan Indonesia untuk menyesuaikan harga energi seperti BBM dan tarif listrik. Hal ini karena dikhawatirkan subsidi terus membengkak.

Namun Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika saat ini pemerintah dan Jokowi dalam membuat keputusan selalu melihat dari berbagai aspek seperti masyarakat yang mengalami tekanan ketika ada kenaikan harga. Menurut dia ada kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu.

Wacana Batasi Pembelian BBM Subsidi Lewat Cukai & My Pertamina

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat mengkaji pengenaan cukai untuk sejumlah komoditas. Salah satunya ialah bahan bakar minyak (BBM).

"Yang sedang kita kaji beberapa konteks ke depan dalam hal pengendalian konsumsi adalah seperti BBM, ban karet dan detergen," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Bagian Anggaran DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (15/6/2022).

Febrio menjelaskan hal tersebut akan dilakukan karena potensi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai masih dapat dioptimalkan melalui ekstensifikasi barang kena cukai (BKC).

Di tengah krisis energi pembelian Pertalite dan Solar akan benar-benar diatur. Bagi masyarakat yang berhak membeli BBM penugasan dan subsidi tersebut mesti melakukan pendaftaran di MyPertamina mulai 1 Juli 2022.

BPH Migas telah telah mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), meski hingga sekarang revisi tersebut tak kunjung rampung.

Sementara itu Komisi VII DPR RI memastikan kuota Pertalite ditambah 5 juta kiloliter (KL) menjadi sekitar 28 juta KL pada 2022. Hal itu menimbang konsumsi energi yang naik. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan usai pandemi COVID-19 konsumsi energi naik seiring kembalinya aktivitas masyarakat.

Pemerintah Mulai Siapkan Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyiapkan dana cadangan untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat apabila kenaikan harga BBM dan listrik tak bisa ditahan. Dananya bersumber dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dengan jumlah Rp 18 triliun.

"Jadi kalau bapak presiden menyampaikan bahwa kalau situasi cadangan-cadangan bansos ini memang tadinya didesain apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan dan kemudian harus dilakukan adjustment maka perlu suatu bantalan sosial tambahan," papar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (11/8/2022).

BLT mulai disalurkan ke masyarakat di akhir Agustus, jelang pemerintah resmi menaikkan harga BBM.

5 Kali Jokowi Singgung Beratnya Subsidi Rp 502 Triliun
Jokowi berkali-kali menyinggung beban subsidi pemerintah yang mencapai Rp 502 triliun. Subsidi itu digunakan untuk menahan harga Pertalite, Pertamax, LPG, hingga tarif listrik.

Dalam catatan detikcom, sudah 5 kali Jokowi mengeluhkan hal tersebut. Salah satunya dalam pertemuannya dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 12 Agustus 2022.

"Kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp 502 triliun terus kuat kita pertahankan?," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (8/12/2022).

Luhut bahkan menyebut Jokowi akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM di akhir Agustus. Menurutnya, selama ini Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi bila subsidi tak lagi bisa ditahan.

"Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," papar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan virtual, Jumat (19/8/2022).

Akhirnya, pemerintah menaikkan harga BBM

Baca halaman berikutnya