Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) masih digodok. RUU EBT yang ditargetkan selesai sebelum perhelatan KT) G20 hingga kini tak kunjung terdengar kabarnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menargetkan RUU EBT dapat disahkan pada Juni 2023.
"Jadi kapan RUU EBT? Bismillah insyaallah paling lambat Juni 2023 sudah selesai," katanya, dalam Forum Transisi Energi, dikutip dari kanal Youtube Humas SKK Migas, Kamis (22/12/2022).
Sugeng tak segan buka-bukaan soal penyebab keterlambatan penyelesaian RUU EBT karena pemerintah. Pasalnya, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baru diterimanya kemarin.
"Menggarisbawahi undang-undang migas kenapa lambat? Kebetulan saya baru jadi anggota DPR 2019. Saya cek, yang lambat itu adalah pemerintah, termasuk saya menjadi saksi," ucapnya,
RUU EBT memiliki 14 bab dan 42 pasal yang mencakup di antaranya transisi energi dan peta jalan, sumber energi baru dan terbarukan nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan pengembangan, serta aspek-aspek lainnya.
"Bayangkan pemerintah mengirim Surat Presiden (Surpres) tidak disertai dengan DIM, saya buka saja di sini, untuk undang-undang energi baru terbarukan. Alhamdulillah hari kemarin sudah masuk DIM-nya," ucapnya.
Sugeng mengatakan, RUU EBT telah diparipurnakan sejak 10 bulan lalu. Setelah diterimanya DIM tersebut, pihaknya bisa segera membentuk Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah guna membahas lebih dalam terkait substitusi dari RUU EBET ini.
Dengan pembentukan RUU EBT, ia berharap, bisa mempercepat peningkatan bauran energi EBT nasional. Yang mana Sugeng mengatakan, hingga saat ini persentasenya baru 11,8% sedangkan pemerintah menargetkan 23% pada 2025.
(ara/ara)
