Ekspor bijih bauksit resmi dilarang per Juni 2023. Kebijakan ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 21 Desember 2022.
Larangan ekspor bijih bauksit sejalan dengan progran hilirisasi pemerintah. Lantas setelah kebijakan ini, apakah smelter bauksit bakal masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo buka suara terkait ini. Ia menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi setelah pengumuman diumumkan Jokowi.
"Sampai saat ini dengan terbitnya Permenko Nomor 21/2022 belum ada usulan baru. Tapi begini, akan ada eksplorasi dan kami akan evaluasi. Akan kita pantau tambahan dari bapak presiden ini," katanya dalam Media Gathering di MyTen Coffee & Eatery Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Wahyu menyebut pihaknya mendukung jika ada usulan tersebut. Apalagi hal ini sejalan dengan program hilirisasi yang dikebut Jokowi.
"Bapak presiden jelas bilang, hilirisasi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kita tidak akan main-main arahan presiden tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi mengumumkan akan melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Pemerintah juga akan mendorong hilirisasinya.
"Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi dalam video di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022).
Jokowi melanjutkan, hilirisasi bauksit diperkirakan bisa mendongkrak pendapatan negara menjadi Rp 62 triliun. Pemerintah juga akan terus melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat.
(dna/dna)