Erick Thohir Mau Kaji Zonasi Tata Ruang Imbas Kebakaran Depo BBM Plumpang

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan pesan penting kepada jajaran direksi PT Pertamina (Persero) pasca terjadinya kebakaran Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara. Ia menyebut harus ada pembenahan dalam sistem kerja Pertamina.

Ia meminta Pertamina untuk membuat manajemen risiko bisnis untuk operasional, bukan hanya pada keuangan. Hal ini diungkap saat ditanya soal Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

"Kalau saya selalu bilang saya pernah copot direksi Pertamina. kalo mesti saya copot ya saya copot lagi. Tetapi penyelesaiannya itu tidak hanya saling menyalahkan tetapi saya meminta tadi pagi saya telpon untuk seluruh MIND ID, Pertamina dan PLN harus membentuk risiko bisnis tidak hanya keuangan tetapi untuk operasional secara menyeluruh karena ini ada aset vital nasional," kata Erick usai menjenguk korban kebakaran di RSPP, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023).

"Saya akan review, saya sudah investigasi pasti apakah ada perbaikan untuk jangka menengah," tambahnya.

Pada akhir keterangannya, Erick mengatakan dirinya bukan berarti mau mencopot direksi atas peristiwa kebakaran yang baru saja terjadi.. Tetapi yang paling penting harus ada evaluasi di dalam operasional Pertamina

"Kalau media senangnya percopotan, saya nggak bilang begitu. Saya sudah pernah copot direksi, kalau perlu mencopot saya lakukan lagi. Konteksnya sistem bisnis risiko percuma copot-copot orang tapi tidak membuahkan solusi dan saya sudah pernah copot itu. Bagaimana konteksnya sistem terbaru," ujarnya.

Selain itu, Erick juga mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi zonasi atau tata ruang aset Pertamina yang dekat dengan pemukiman warga.

Zonasi ini bukan hanya di Depo Pertamina Plumang yang baru saja terjadi kebakaran. Arahan itu juga termasuk untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian BUMN, hingga Kepolisian

"Bapak Presiden sudah instruksikan bagaimana Pak Heru sebagai Plt Gubernur, kami dari pemerintah pusat Kementerian BUMN maupun pihak Kapolri untuk sinkronisasikan tata ruang bersama. Karena kalau kita melihat objek vital nasional ini rata-rata buffer zone atau jarak amannya sangat amat tipis," ujarnya.

Lantas bagaimana jarak idealnya? Baca di halaman berikutnya