Indonesia sedang dilirik dunia terkait dengan pengembangan kendaraan listrik. Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menyangkut juga ketersediaan Nikel.
"Nikel merupakan komoditas yang dibutuhkan bahan baku EV battery. Dan Indonesia merupakan negara pemilik sumberdaya, cadangan, bahkan produsen nikel terbesar dunia. Maka, nikel Indonesia menjadi incaran dunia internasional," ujar Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, dalam The APNI 6th Birthday Ceremony di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).
Namun smelter yang berdiri di Indonesia dominan diisi smelter pirometalurgi yang mengolah bijih nikel kadar tinggi (saprolit) kadar 1,8% untuk bahan baku stainless steel. Sementara cadangan bijih nikel di Indonesia lebih banyak kadar rendah (limonit) untuk bahan baku EV battery.
Tetapi untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi limonit, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjualbelikan maksimal 1,6%. APNI menyarankan harus ada sanksi bagi pemasok dan juga penerima apabila kadar yang dikirim lebih dari 1.8 %.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia tidak hanya sudah menyiapkan roadmap sebagai supply chain EV battery dunia, namun menargetkan sudah bisa membuat baterai produk dalam negeri seri NMC (Nikel, Mangan, Cobalt) sekitar tahun 2024.
Semangat mewujudkan Indonesia sebagai produsen EV battery nomor satu dunia diiringi dengan mengundang investasi asing (PMA) membangun industri pemurnian dan pengolahan bijih nikel (smelter) di Indonesia. Belakangan, PMA tidak hanya menguasai sektor hilirisasi, namun juga sektor hulunisasi.
APNI sebenarnya mendukung program hilirisasi. Namun APNI meminta program tersebut harus seiring dengan pembangunan hulunisasi. Karena, aktivitas produksi smelter membutuhkan supply bijih nikel dari para penambang nikel.
"Namun, para penambang nikel masih menghadapi banyak kendala di saat berjuang mengelola sumber daya alam di sektor pertambangan nikel yang notabene pengusaha nasional. Persoalan yang dihadapi misalnya dalam hal pengelolaan Tata Kelola & Tata Niaga pertambangan nikel," ungkapnya.
Turut disinggung adanya diindikasikan kerugian negara terhadap supply nickel ore yang melalui jalur darat/pengangkutan dengan mempergunakan truck. Sehingga nickel ore tersebut langsung masuk ke Smelter tanpa adanya pembayaran atas e-PNBP dan juga tidak menyertakan dokumen asal barang.
APNI juga mendorong adanya eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga didapatkan data sumber daya dan cadangan nikel yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter yang semakin banyak berdiri di Indonesia.
(hns/hns)
